SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menyoroti lemahnya koordinasi antarpejabat sejak dirinya mengakhiri kepemimpinannya di periode pertama.
"Saat kami berakhir masa jabatan periode pertama, saya lihat koordinasi antar SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menjadi kurang dan menurun. Saya berharap koordinasi ini kita tingkatkan lagi," kata Supian saat memimpin apel besar di Pemkab Kotim kemarin.
Supian Hadi dan wakilnya, HM Taufiq Mukri, kembali terpilih memimpin Kotawaringin Timur untuk periode 2016-2021. Mereka dilantik pada 17 Februari lalu dan langsung menjalankan tugas. Koordinasi antarinstansi menjadi salah satu perhatian mereka.
Supian mencontohkan, kerusakan jalan di Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, yang berujung pada pemblokiran jalan. Seharusnya tidak perlu terjadi jika masing-masing instansi menjalankan tugas untuk menangani masalah ini.
Begitu pula banyaknya truk yang masuk kota sehingga mempercepat kerusakan jalan, dan menimbulkan korban jiwa. Masalah ini seharusnya tidak sampai berlarut-larut jika koordinasi antarinstansi berjalan bagus.
---------- SPLIT TEXT ----------
"Di sana ada kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan lainnya. Cepat koordinasikan. Jangan saling lempar, saling menyalahkan dan lepas tanggung jawab. Langsung rapatkan, kalau perlu tanpa menunggu perintah pimpinan," ujar Supian Hadi.
Dia juga menepis anggapan dirinya akan lebih banyak santai di periode kedua pemerintahannya. Justru dia bertekad bekerja lebih keras lagi agar kemajuan yang dicapai lebih meningkat dibanding kepemimpinannya pada periode pertama.
"Revolusi mental itu penting. Kita kembali pada sumpah jabatan kita yakni melayani masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Disiplin pegawai menjadi kunci keberhasilan. RPJMD 2016-2021 tidak akan berjalan kalau kita tidak disiplin. Kita sudah saling mengenal dan paham, jadi di periode ke dua ini kita bisa langsung bekerja maksimal untuk melanjutkan pembangunan," timpal Supian.
Kepala satuan kerja perangkat daerah diminta lebih banyak turun ke lapangan sehingga mempunyai gambaran jelas dalam membuat program dan mengambil kebijakan yang tepat. Pimpinan instansi harus mampu menjalankan fungsi manajemen agar semua elemen pemerintahan berjalan maksimal dalam membangun daerah. (ang/yit)
