PROKAL.CO, SAMPIT— Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang semula kegiatan direncanakan digelar pada tanggal 29 Februari 2020, diundur menjadi tanggal 14 Maret 2020, ditundanya pelaksanaan Pilkades merupakan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (Panpilkab) yang diadakan di Aula Lantai II Sekretariat Daerah (Setda) Kotim, Rabu (22/1).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hawianan mengatakan, dengan segala pertimbangan akhirnya diputuskan untuk mengundur kegiatan Pilkades, ada beberapa kecamatan meminta untuk kegiatan Pilkades dimajukan dan dimundurkan.

“Hampir ada beberapa kecamatan yang meminta untuk dimajukan dan dimundurkan, seperti Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit, Cempaga Hulu, dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,” ujarnya Rabu (22/1).

Diundurnya pelaksanaan Pilkades karena pertimbangan ada sebagian warga desa yang akan menghadiri haul guru sekumpul di Martapura Kalimantan Selatan, hal itulah yang menjadi pertimbangan sebab dikhawatirkan  adanya penurunan jumlah partisipan dalam pemilihan nantinya.

“Untuk berubah jadwal Pilkades itu juga dimungkinkan menurut ketentuan, atas dasar pertimbangan - pertimbangan seprti force majure atau terkait anggaran ataupun persoalan yang terjadi di masyarakat desa, sehingga pada prinsipnya dari seluruh pelaksanaan Pilkades serentak itu ditetapkan untuk pelaksanaannya serentak,”ungkapnya.

Dirinya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkades meningkat, sehingga apabila banyak warga desa yang bertolak untuk menghadiri haul guru sekumpul ditakutkan tingkat partisipasi masyarakat menurun.

Sementara itu kesimpulan dari hasil rapat adalah Panpilkab mengirim surat tertulis untuk melakukan pengecekan kembali daftar pemilih tetap (DPT) oleh Panpilkades, kemudian Panpilkades berpedoman dengan Perda dan Perbub, jadwal Pilkades untuk 43 desa yang mengikuti kegiatan tersebut dilakukan pengunduran, Pilkades dilaksanakan Sabtu 14 Maret 2020 secara serentak, kemudian foto bakal calon kepala desa dilengkapi paling lambat 1 Februari 2020. (yn/dc)