PANGKALAN BUN - Dunia maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video berbau porno yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa di Kabupaten Kobar dengan seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya.

Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 3 detik tersebut, oknum Kades yang baru beberapa waktu lalu dilantik itu nampak sedang melakukan panggilan video (video call) dengan seorang wanita yang tidak mengenakan pakaian.

Perempuan bugil tersebut terlihat sedang memainkan adegan tak senonoh, sementara oknum kepala desa tersebut tampak menikmati pemandangan itu dengan menunjukan mimik muka yang tidak patut dicontoh.

Oknum Kades tersebut tidak menampik kalau dalam video tersebut adalah dirinya yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan, tetapi ia menolak kalau dikatakan berselingkuh atau bahkan berzina atau melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut.

Ia juga mengaku setelah melakukan video call dengan perempuan tersebut, ia dimintai sejumlah uang oleh perempuan tersebut dengan disertai ancaman bila tidak mengabulkan permintaannya maka video tersebut akan disebar.

“Perempuan itu meminta uang setelah video call dan akan menyebarkan kalau tidak diberi uang,” ujarnya.

Atas peristiwa yang menimpa dirinya, oknum Kades tersebut melaporkan kasusnya itu ke Polsek Arsel, pada Kamis 16 Januari 2020 kemarin.

Sementara itu, dengan peristiwa yang di luar kepatutan tersebut, sejumlah perwakilan tokoh desa setempat, segera melakukan pertemuan dan meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil sikap dan mengusut kejadian tersebut.  

Mereka juga menegaskan bahwa akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kades yang dinilai telah menodai kepercayaan masyarakat dengan perilakunya, untuk itu para tokoh masyarakat setempat saat ini sedang melakukan penggalangan tanda tangan kepada warga desa.

“Perilaku Kades seperti ini sudah tidak bisa ditolerir, sudah di luar kepatutan dan kita menyatakan mosi tidak percaya dengan oknum Kades tersebut, kata Ketua BPD desa setempat, Ardiansyah, Jumat (24/1).

Untuk diketahui bahwa pertemuan yang digelar tersebut melibatkan semua tokoh masyarakat dari setiap RT yang ada di desa tersebut. (tyo/sla)