PROKAL.CO, PANGKALAN BUN - Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah meninjau calon lokasi pembangunan rumah sakit isolasi yang berada di Bumi Perkemahan, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Rabu (25/3)

Turut serta dalam kegiatan tersebut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi  Covid-19, Asisten 1, Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Direktur PDAM Tirta Arut, Kepala PLN Rayon Pangkalan Bun, Kadishub, serta Plt Kadinkes Kotawaringi Barat.

Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah menyampaikan bahwa kunjungannya ke Bumi Perkemahan Desa Kubu, Kecamatan Kumai untuk menindaklanjuti hasil rakor dengan para dunia usaha dalam rangka penanganan Covid-19 di Kotawaringin Barat.

Menurutnya jika kondisi terburuk terkait Covid-19 ini terjadi tentunya pemerintah daerah sudah menyiapkan alternatif untuk tempat ruang isolasi khusus, yaitu rumah sakit isolasi.

"Karena pemerintah daerah butuh bantuan dari pelaku usaha untuk bersenergi dalam kebersamaan untuk memerangi Covid-19 di Kobar, terlebih RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun juga sebagai rujukan Penanganan Covid-19 sehingga bila terjadi kondisi terburuk ada alternatif lain," terangnya.

Sementara itu, Plt PUPR Kobar Juni Gultom menambahkan saat ini pemerintah daerah sedang mempersiapkan semua alternatif untuk kemungkinan terburuk terkait Covid-19, termasuk alternatif A, B, C, dan D untuk berjaga - jaga.

Bukan hanya rencana pembangunan rumah sakit isolasi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga bakal mempertimbangkan gedung LPTQ yang baru selesai di bangun sebagai alternatif rumah sakit isolasi.

"Termasuk alternatif gedung LPTQ yang baru selesai dibangun juga ditinjau srbagai alternatif, dalam kondisi seperti saat ini semua opsi disiapkan oleh pemerintah, baik jangka pendek maupun opsi jangka panjang," tegasnya.

Dijelaskannya untuk gedung LPTQ yang terletak di Jalan Pasir Panjang, Kumpai Batu Atas (KBA), dapat menampung 138 - 500 pasien kalau nanti dikembangkan bangsal di lahan belakang.

Kemudian anggaran untuk pembangunan rumah sakit isolasi tidak ada menggunakan dana dari APBD, tetapi menggunakan pola CSR dari pelaku usaha. "Mana yang paling mendesak yang mungkin dipersiapkan pemerintah, sehingga semua opsi sudah tersedia dan kemarin bupati menyampaikan bahwa anggaran melalui CSR sesuai hasil rapat," pungkasnya. (tyo)