BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terpaksa menghentikan posko pantau Covid-19 di beberapa titik di wilayah itu. Biaya operasional posko yang tinggi, membuat jajaran pejabat setempat mengalihkan strategi penanganan dengan lebih memperhatikan anggaran untuk tenaga medis dan bantuan warga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel Edi Purwanto menuturkan, kendala terbesar penanganan wabah tersebut adalah tidak tersedianya dana untuk operasional posko yang cukup tinggi. Setiap posko pantau memerlukan anggota tim sebanyak 15 orang dengan biaya operasional Rp 3 juta per hari.

Di sisi lain, lanjutnya, barisan paling depan penanganan wabah, Dinas Kesehatan (Dinkes) memerlukan banyak anggaran, seperti alat pelindung diri, alat rapid test, dan alat kesehatan lainya untuk menunjang tugas tenaga medis menangani wabah.

”Wabah ini membuat peralatan medis mengalami kenaikan cukup signifikan. Tentunya kami harus memikirkan dulu pemeriksaan kepastian positif atau tidak. Terpaksa posko kami nonaktifkan dulu di beberapa titik. Bahkan bantuan bahan pokok kami pikirkan untuk warga yang terdampak," ucapnya.

Selain biaya tinggi, Edi menuturkan, operasional posko pantau dinilai kurang efektif dan alat pemeriksaan di posko tidak memadai. ”Ditambah tim dalam posko pantau tidak menggunakan alat pelindung diri yang tentu akan berbahaya bagi seluruh anggota tim posko," tandasnya. (rol/ign)