SAMPIT – Ketersediaan alat kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) di Kotawaringin Timur ternyata terbatas. Sebab, kabupaten yang berjuluk Kota Mentaya ini masih bergantung dari Provinsi Kalimantan Tengah terutama jenis metode KB jangka panjang (MKJP) seperti implan, suntik dan pil.

“Tanpa adanya dropping sirkulasi dari provinsi, kita tidak punya stok alat kontrasepsinya di puskesmas maupun klinik KB yang ada di wilayah kabupaten kita,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kotim melalui Kabid KB dan KR, Wiyono, baru-baru ini.

Jika warga Kotim ingin mengikuti program KB MKJP jenis implan, lanjutnya, pihaknya harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan provinsi. BPPKB harus terlebih dahulu mendata jumlah warga yang ingin mengikuti program tersebut, baru kemudian provinsi memberikan pengadaan alatnya sejumlah dengan data yang diberikan.

---------- SPLIT TEXT ----------

Selain alat kontrasepsi untuk jangka panjang, tahun ini  BPPKB juga masih bergantung pada provinsi untuk pengadaan kontrasepsi jenis suntik dan pil. Saat ini, Wiyono mengatakan bahwa ketersediaan alat kontrasepsi untuk pil dan suntik di provinsi sebenarnya cukup tipis. “Bulan ini tadi ditempat kami juga sempat kosong. Tapi kemarin sudah datang,” katanya

Untuk saat ini, sambungnya, BPPKB tidak bisa menyetok persediaan alat kontrasepsi karena masih terkendala dana anggaran yang kecil.  Ini membuat mereka tidak bisa menyediakan alat kontrasepsi secara mandiri untuk masyarakat Kotim.

“Tapi ke depannya juga untuk tahun 2017, dengan adanya UU 2014 untuk kewenangan pengadaan alat kontrasepsi/obat KB, hanya pusat dan provinsi yang menyediakan. Untuk Kabupaten nggak boleh,” ucapnya. (rm-72/fin)