Bupati Lamandau H Hendra Lesmana membuat sejumlah langkah penting di tengah wabah Coronavirus Disease 2019. Mulai dari memperketat screening di perbatasan, menggerakkan perusahaan besar swasta dalam penanganan dampak wabah, hingga menerapkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
RIA MEKAR, Nanga Bulik
Sebagai kabupaten pemekaran dengan APBD yang masih di kisaran Rp 800 miliar, wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 menjadi guncangan besar bagi kestabilan keuangan daerah. Dalam kondisi normal saja, APBD tidak mampu memenuhi semua kebutuhan belanja langsung maupun tidak langsung.
Bupati Lamandau H Hendra Lesmana harus berpikir keras mengelola keuangan daerah agar Covid -19 tetap bisa tertangani dan roda pemerintahan tetap berjalan.
"Yang pasti waktu istirahat tidak menentu dan menggangu psikologi karena tekanan yang tidak menentu," ungkap Hendra.
Ia harus memikirkan langkah pencegahan penyebaran virus dan penanganan pasien positif Covid-19. Pencegahan perlu melibatkan masyarakat dengan berbagai macam pendekatan.
Di sisi lain, dampak ekonomi harus ditangani untuk menghindari terjadinya dampak sosial yang bisa mengancam keamanan daerah.
"Mau bagaimana lagi, urusan nyawa lebih penting. Kita terpaksa melakukan rasionalisasi pemangkasan-pemangkasan anggaran," ungkap Hendra.
Saat ini pihaknya telah menyediakan anggaran sekitar Rp 44,8 miliar untuk penanganan Covid-19. Itupun masih kurang. Sesuai perintah pusat, daerah yang APBD-nya rendah bisa melakukan pengurangan 35 persen dari total belanja barang jasa dan modal, atau sekitar Rp 70 miliar. Untuk memenuhi angka itu, Pemkab Lamandau masih harus melakukan rasionalisasi lagi sekitar Rp 27 miliar.
"Anggarannya saat ini sudah mulai tersalurkan, di antaranya untuk bantuan sosial ribuan sembako ke seluruh masyarakat hingga operasi pasar murah," bebernya.
Saat ini bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 cukup bertubi-tubi. Namun masih saja ada keluhan warga yang belum mendapatkan bantuan. Untuk menghindari penyimpangan dan adanya warga yang terlewat dari bantuan akibat kealpaan petugas, ia menegaskan agar pemerintah desa melakukan transparansi data penerima bantuan.
"Sudah saya perintahkan agar setiap desa menempelkan pengumuman di papan pengumuman desa terkait daftar nama penerima bantuan dari semua program. Baik PKH, penerima bansos sembako, BLT DD, Kalteng Berkah, dan bantuan lain dari pusat, provinsi hingga daerah," tegasnya.
Transparansi ini penting agar masyarakat bisa ikut memantau siapa saja yang telah mendapatkan bantuan sosial tersebut . Dan jika ada warga yang merasa belum terdata bisa melapor kepada aparat desa agar mendapat program bantuan sehingga bantuan-bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaat.
Sementara itu untuk mengantisipasi penyebaran virus, tim gugus tugas yang dipimpinnya juga bergerak cepat 24 jam sehari, 7 hari seminggu dalam melakukan tracing warga yang diduga terpapar Covid-19. Yakni warga yang baru datang dari wilayah klaster penyebaran virus dan warga yang kontak erat dengan pasien positif. Bahkan telah disiapkan belasan mess desa untuk mengarantina mereka, agar lebih mudah pengawasannya.
Pengamanan wilayah perbatasan juga lebih diperketat lagi. Pantauan Radar Sampit di lapangan, selalu ada petugas yang piket di pos perbatasan. Tidak ada satu kendaraan pun yang lolos dari screening.
Hendra Lesmana juga menggerakkan seluruh perusahaan besar swasta di Lamandau untuk merealisasikan program CSR berupa bantuan sembako dan disinfektan untuk desa-desa binaan.
Pemerintah daerah juga menerima satu unit mobil ambulans dengan spesifikasi khusus untuk merujuk pasien Covid-19. Ambulans ini berasal dari program CSR forum dunia usaha (perkebunan, perhutanan, pertambangan) Kabupaten Lamandau, serta GAPKI Kalimantan Tengah.
"Bantuan ini jadi spirit bagi pemerintah daerah, terlebih lagi bagi gugus tugas dalam rangka memperjuangkan pengendalian terhadap penyebaran Covid-19 di Lamandau. Ambulan ini sangat berarti karena memiliki spesifikasi khusus bagi pasien berstatus positif. Langkah baik dalam menjaga tenaga medis kita yang merawat dan merujuk pasien agar tidak tertular virus," ungkapnya.
Ambulans seharga Rp 630 juta ini dibeli dari hasil urunan sebanyak 23 perusahaan besar swasta yang ada di Lamandau. (mex/yit)
