PALANGKA RAYA – Pelaksanaan PSBB di Kota Palangka Raya masih belum dilaksanakan. Atas hal itu Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengeluarkan Instruksi, untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 di area zona merah Kota Palangka Raya.
Instruksi itu memuat langkah - langkah strategis, yang harus dijalankan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama dengan Dinkes, Satpol PP, serta Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Kegiatan dilakukan sejak 1 Juli hingga 10 Juli mendatang.
Ada 10 lokasi yang menjadi sasaran dilaksanakan rapid test, yang mencakup kawasan Pasar Besar, Pasar Kahayan, Pasar Puntun, Pasar PU Bawah, Pasar Kameloh, kawasan pemukiman di Puntun, kawasan Jalan Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Jalan Murjani bawah sampai pabrik tahu.
Fairid menyampaikan bahwa dalam instruksi, memuat beberapa langkah strategis, yang pertama gugus tugas bersama tiga jajaran OPD tersebut dapat berinovasi mendukung pelaku usaha, yang produktif dan aman dari Covid-19. termasuk mendorong pedagang atau pelaku usaha untuk melakukan sinergi dengan gugus tugas Covid-19 Kota Palangka Raya.
“Pelaku usaha di Palangka Raya wajib memiliki surat hasil tes, yang menyatakan bebas Covid-19 untuk menjalankan usahanya,” ujarnya.
Intinya ini untuk kebaikan bersama, dan sebagai upaya memenuhi standar new normal yang sejalan dengan Permenkes Nomor 7 Tahun 2020, maka Kota Palangka Raya harus bisa mencapai standar yang ditentukan, sebagaimana Permenkes tersebut, yakni angka RT-nya harus di bawah satu yaitu dengan angka 0,5.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota palangka Raya, Supriyanto kepada awak media, Rabu (1/7). Terkait pelaksanaan PSBB jilid II di Palangka Raya yang belum dilaksanakan dan masih melakukan koordinasi serta kajian epidemiologi.
Pemkot melalui walikota mengeluarkan instruksi walikota, tentang percepatan penanganan Covid-19, terlebih di kelurahan maupun kecamatan zona merah. Yang menekankan pada pengetatan protokol kesehatan secara optimal.
“Saat ini dari data itu dan fakta di lapangan, maka mengambil kebijakan melalui instruksi walikota bahwa penekanan pengetatan protokol kesehatan bagi semua, agar nantinya warga kota terbiasa menerapkan langkah tersebut, jadi bukan PSBB,” ujarnya.
Supriyanto mengatakan, jika tidak dilakukan langkah - langkah itu maka bisa lonjakannya sangat luar biasa dan bisa angkat tangan pemerintah dan fasilitas kesehatan penuh, maka itu diambil langkah intervensi berdasarkan kajian, yakni berupa instruksi walikota dalam mengetatkan protokol kesehatan.
Mulai 1 Juli ini dilaksanakan di 10 lokasi dan 10 hari pengetatan protokol kesehatan dengan rapid test, kalau reaktif langsung di swab. Tidak ada pungutan biaya dalam rapid tes massal, malah diberikan surat keterangan hingga bisa membuat masyarakat tidak was - was untuk beraktivitas. Khusus pedagang, masyarakat tidak khawatir saat berbelanja atau bertransaksi dipedagang tersebut.
“Intinya langkah ini walikota mengambil kebijakan bahwa penekanan pengetatan protokol kesehatan bagi semua,” pungkasnya. (daq/dc)
