KUALA KAPUAS – Pansus Covid-19 yang dibentuk DPRD Kabupaten Kapuas untuk menjalankan fungsinya dan terus berkerja dalam pengawasan penanganan pandemi Covid-19 mendapat dukungan penuh dari Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat.

Hal itu disampaikan Ben saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif di hadapan seluruh anggota DPRD Kapuas. ”Pansus dengan salah satu fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran atau kegiatan pemerintah daerah," ucap Ben.

Selain itu, Ben menuturkan, DPRD selaku mitra pemerintah dan wakil rakyat, sudah seharusnya ikut serta dalam mengawasi serta mengawal semua penggunaan dana Covid-19. Termasuk hal-hal terkait pengadaan dan lainnya, seperti alat pelindung diri (APD), masker, vitamin, handsanitizer, dan bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan sosial lainnya harus transparan.

”Saya sangat mendukung dengan terbentuknya Pansus Covid-19 DPRD Kapuas ini," tegasnya.

Bupati Kapuas dua periode ini meminta Pansus agar ikut serta dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Tugas, apa pun bentuk kegiatannya. Seperti, pengadaan barang, obat-obatan, dan sebagainya yang menyangkut kebutuhan penanganan Covid-19 di Kapuas.

Selain itu, Ben memerintahkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kapuas agar dapat melaksanakan kegiatan terkait penanganan Covid-19 dengan sungguh-sungguh. ”Semua pengadaan barang harus sesuai kualitas maupun kuantitas yang telah ditentukan serta telah dianggarkan," tegasnya.

Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng ini menekankan masyarakat agar turut serta mengawasi dan melaporkan kepada Gugus Tugas apabila terdapat penyimpangan terhadap penanganan maupun penggunaan anggaran terkait Covid-19.

”Kepada seluruh masyarakat Kapuas, saya berharap turut mengawasi terhadap penggunaan atau pendistribusian barang-barang yang berkenaan dengan penanganan Covid-19, baik berupa pengadaan masker, alat kesehatan, vitamin, dan lain-lain yang telah dianggarkan masing-masing OPD serta Gugus Tugas dalam rangka penanganan Covid-19 ini," imbuhnya.

Ben mengharapkan semua penggunaan dana anggaran dan pendistribusian BLT, bansos, APD, vitamin, masker, termogun, peralatan sekolah, dan bantuan lainnya transparan dan tepat sasaran. Selain itu, diketahui seluruh masyarakat Kapuas, sehingga menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat kepada pemerintah.

Masyarakat yang merasa tidak menerima bantuan tersebut, Ben menyampaikan agar segera melaporkan diri ke Gugus Tugas untuk segera didata dan didistribusikan bantuannya.

”Saya tidak mau kalau ada saudara-saudara kita, masyarakat Kapuas yang berhak menerima, tapi tidak menerima BLT maupun bansos lainnya. Atau ada masyarakat Kapuas yang tidak terlayani dengan baik, khususnya sisi pelayanan medis dan pelayanan lainnya. Oleh sebab itu, agar semua OPD bekerja secara maksimal melayani masyarakat," pungkasnya. (hmskmf/ign)