SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Kamis, 26 November 2020 15:42
Bawaslu Kapuas Dinilai Tak Independen, Tim Sugianto-Edy Bakal Laporkan ke DKPP
ILUSTRASI.(NET)

KUALA KAPUAS – Tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng Sugianto-Edy Pratowo Kabupaten Kapuas, berniat melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Lembaga itu dinilai tak independen dalam penanganan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) di wilayah itu.

Ketua Tim Kampanye paslon nomor urut 2, Muhammad Mawardi mengatakan, pihaknya belum puas terhadap kinerja Bawaslu Kapuas terkait laporan mengenai pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa di wilayah itu yang mengajak mendukung salah satu paslon Pilkada Kalteng.

”Dari apa yang dilakukan Bawaslu (Kapuas), kami menganggap dan menduga Bawaslu tidak independen,” katanya, Rabu (25/11).

Mawardi menegaskan, oknum kades seharusnya bisa ditindak pidana karena berfoto dengan paslon. ”Apabila sampai DKPP dan terbukti (ada pelanggaran Bawaslu, Red), kami juga mempersoalkan kinerja Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Red). Kami harapkan nantinya ada penyegaran petugas di Gakkumdu Kapuas,” ujarnya.

Anggota Bidang Hukum dan Advokat Paslon 2 Sukarlan Fachrie Doemas mengharapkan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan lima kades dan satu ASN ditindaklanjuti sesuai aturan. Menurutnya, ada beberapa kasus di daerah lain yang telah terbukti di persidangan dan ditahan atau dihukum sesuai ketentuan berlaku.

Dia bersama timnya akan mempersiapkan pelaporan Bawaslu Kapuas ke DKPP untuk menguji putusan yang diambil Bawaslu sudah sesuai atau sebaliknya. ”Kami menganggap dan menduga Bawaslu Kapuas masih tidak independen,” katanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kapuas Iswahyudi Wibowo mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk, lima kades dan dua ASN melanggar aturan netralitas. ”Laporan satu ASN tidak dapat ditindaklanjuti," katanya.

Iswahyudi menegaskan, lima kades yang melakukan pelanggaran netralitas, direkomendasikan untuk diberikan sanksi oleh Plt Bupati Kapuas. "ASN melanggar netralitas rekomendasi ASN diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," pungkasnya. (der/ign)


BACA JUGA

Jumat, 11 Juli 2025 17:49

Wabup Ingatkan Warga Waspadai Korsleting Listrik

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menunjukkan kepedulian terhadap…

Jumat, 11 Juli 2025 17:48

Kotim Belum Tindak Angkutan ODOL, Masih Tahap Sosialisasi

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Perhubungan…

Jumat, 11 Juli 2025 17:47

185 Koperasi Siap Dukung Perekonomian Desa

SAMPIT – Program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah…

Kamis, 10 Juli 2025 17:18

UMKM Kotim Minim Izin Edar PSAT

SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih minimnya…

Kamis, 10 Juli 2025 17:18

Pemkab Kotim Gencarkan Pemberian Makanan Tambahan untuk Tekan Stunting

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat upaya…

Kamis, 10 Juli 2025 17:17

Pemkab Siapkan 67 Kegiatan Pemeliharaan Jalan

SAMPIT — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Sumber…

Kamis, 10 Juli 2025 17:17

Kepengurusan Baru KONI Kotim Diharapkan Rangkul Generasi Muda

SAMPIT - Harapan besar disematkan kepada calon ketua dan pengurus…

Rabu, 09 Juli 2025 10:51

Sekolah Rakyat Rintisan Segera Dibangun di Kotim

SAMPIT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan…

Rabu, 09 Juli 2025 10:50

Inovasi SOPD Masih Minim

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti masih rendahnya…

Rabu, 09 Juli 2025 10:50

Pemkab Turunkan Alat Berat untuk Benahi Akses ke TPA

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan keseriusan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers