SAMPIT – Polemik seputar penerimaan tenaga kontrak di lingkup Pemkab Kotim berlanjut. DPRD Kotim mengklaim menemukan kejanggalan yang disinyalir merupakan praktik kecurangan oleh oknum tertentu untuk meloloskan pelamar secara khusus.
Kejanggalan itu, yakni adanya formasi skala prioritas umum. Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun mengaku tak memahami adanya formasi itu. Padahal, dalam usulannya, sudah jelas kebutuhan dan penempatan akan dilakukan pemerintah, namun muncul formasi kebutuhan guru skala prioritas umum tersebut.
”Saya melihat ada suatu yang tidak bisa dipahami, terutama terkait adanya pos penerimaan tenaga pendidik skala prioritas umum. Ini tidak jelas penempatannya. Jangan-jangan nanti nanti ditempatkan dalam perkotaan. Hal ini sudah tidak sesuai dengan pembicaraan dalam pembahasan anggaran sebelumnya,” ujar Rimbun, Rabu (6/4).
Rimbun juga mempertanyakan hal tersebut yang dinilai tidak konsisten. Sebab, formasi skala prioritas bisa muncul begitu saja, sedangkan formasi lainnya jelas penempatan sekolahnya. ”Ya, ini akan kami telusuri dulu dan kami bicarakan dengan pihak terkait, sebenaranya apa yang dimaksud dengan hal tersebut,” kata Rimbun.
Dia juga merasa prihatin adanya perlakuan berbeda dari penerimaan tenaga kontrak, yakni guru dari sekolah swasta yang tak bisa mendaftar dan digugurkan. ”Pemerintah daerah kan berperan mendukung pendidikan di sektor swasta ini. Kami juga kurang paham adanya perbedaan perlakuan kepada guru atau sekolah swasta,” tegas Rimbun. (ang/ign)
