PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mendorong, penanganan dan perbaikan ruas jalan eks  Pertamina di Kabupaten Barito Timur, dan harus segera dilakukan. Hal ini merupakan bagian tindak lanjut rapat koordinasi pemanfaatan aset daerah dengan PT Pertamina (Persero) beberapa waktu lalu.

Sugianto menegaskan, perbaikan jalan yang merupakan aset daerah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, dirinya mendorong ada kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah setempat dalam hal ini Kabupaten Barito Timur dan Pemprov Kalteng.

”Harus dipacu pembenahan jalan ini, karena terpenting manfaatnya tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat Kalteng pada umumnya,,” katanya, Kamis (6/8)

Ia mengatakan, bahwa  menurut pihak Pertamina perbaikan jalan nantinya akan disinkronkan dengan program Pertamina. Salah satu programnya yakni Pertashop atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mini.

Tidak hanya itu lanjut Sugianto, pihak Pertamina akan masuk untuk penanganan mengurus jalan tersebut menjadi jalan khusus. Jalan khusus yaitu satu jalan berbayar, tapi bukan untuk masyarakat. Namun lebih diperuntukkan untuk para pengusaha perkebunan pertambangan yang melintas.

”Jalan ini harus diaspal supaya masyarakat di sini merasakan nyaman. Apalagi di sini sudah mulai menjadi sumber daya ekonomi yang mana ada perkebunan, ada pertambangan, sehingga jalan ini perlu diaspal,” tegasnya.

Dikatakannya pula, dalam permasalahan infrastruktur jalan, termasuk eks Jalan Pertamina sepanjang 60 kilometer ini, pasti ada masalah lahan milik masyarakat yang belum selesai. Terkait hal tersebut, Sugianto menegaskan bahwa hal tersebut akan diselesaikan dan dipelajari lebih dulu permasalahannya.

”Yang paling penting saat ini adalah jalan diperbaiki. Dari PAD yang masuk nantinya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” cetus Sugianto.

Dirinya pun berharap semua permasalahan mengenai perbaikan jalan tersebut segera diselesaikan, baik itu perbaikan dan penanganan hingga ganti rugi masyarakat. Dengan begitu dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah akan lebih dirasakan apabila tidak terjadi permasalahan.

”Jangan sampai ketika Kalteng terjadi keributan, investor tidak masuk, kita tidak bisa bekerja dengan aman. Akibatnya, akan merugikan masyarakat dan pemerintah,” tandas Sugianto.(sho/gus)