SAMPIT -- Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) langsung turun kelapangan guna melihat kondisi tempat pemakaman umum (TPU) Kuburan Noor Agung, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Dua orang anggota DPRD yang merupakan perwakilan Dapil Mentawa Baru Ketapang yakni Khozaini dan SP Lumban Gaol turun langsung mengecek lokasi pemakaman. 

Hal ini menyusul, informasi bahwasanya kondisi lokasi pemakaman yang memprihatinkan, bahkan sampai ada kuburan yang terangkat lantaran digenangi banjir belakangan ini.  Kuburan yang terbongkar tersebut sudah dipindahkan oleh pemerintah kelurahan setempat, jenazah dipindahkan ke lokasi pemakaman yang tidak terendam banjir. 

SP Lumban Gaol yang juga Anggota DPRD Komisi I mengatakan, pihaknya sangat prihatin melihat kondisi pemakaman tersebut. Pasalnya pemakaman terlihat kurang terawat karena tidak adanya drainase yang baik. 

"Setelah melihat situasi dan kondisinya seperti ini, sudah merekomendasikan kepada warga agar kuburan ini terus dirawat. Karena kuburan ini sudah kelebihan kapasitas, tinggal dirawat saja lagi kuburan yang ada ini. Dan untuk pengurus fardhu kifayah yang ada di sini, agar kedepannya jika ada yang ingin dimakamkan langsung dialihkan ke lokasi pemakaman lain," ujarnya saat di lokasi  

Menurutnya, lokasi pemakaman yang dimaksud yaitu yang berada di Km 6 Jalan Jendral Sudriman, yang sudah disediakan oleh pemerintah sebagai wilayah pemakaman seluas 150 hektare. 

"Untuk umat muslim sudah disiapkan seluas 60 hektare. Jadi diharapkan warga di sekitar sini nanti menggunakan pemakaman yang sudah disiapkan itu. Terlebih lagi hingga saat ini yang belum sama sekali menggunakan lahan pemakaman tersebut yaitu dari umat Islam," ungkapnya. 

Dikatakan SP Lumban Gaol juga, kedepannya pihaknya siap mefasilitasi pemakaman Noor Agung ini agar lebih terawat seperti membangun pagar dan drainase atau penimbunan di tempat - tempat yang tergenang serta penggunaan pemakaman di Km 6. 

"Akan siapkan anggarannya, namun masyarakat setempat harus menyiapkan terlebih dahulu legalitasnya. Pasalnya dari keterangan warga dan lurah setempat, pemakaman ini belum ada legalitasnya. Sehingga selama ini penyaluran bantuan dana daerah terhambat," terangnya. 

Maka dari itu menurutnya, jika legalitas tersebut sudah diurus maka dipembahasan anggaran, selanjutnya bersama pemerintah pihaknya akan menganggarkan perawatan pemakaman tersebut agar ditata ulang. (ang/dc)