SAMPIT – Pelaksanaan debat kandidat Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) putaran kedua lebih menggigit dibanding sebelumnya. Sejumlah permasalahan daerah yang tak kunjung selesai jadi bahan pertanyaan untuk paslon. Mereka beradu gagasan dan menebar janji berupa program yang akan dijalankan jika terpilih menjadi pemimpin.
Dalam debat yang disiarkan langsung televisi swasta nasional itu, paslon terlihat lebih siap menyampaikan gagasan dan beragam persoalan yang dihadapi Kotim saat ini. Acara dipandu moderator Aviani Malik. Perempuan yang lugas, jelas, dan tegas memandu debat itu, membuat acara berlangsung tertib.
Tiga paslon hadir lengkap, yakni Halikinnor-Irawati (nomor 1), Taufiq Mukri-Supriadi (nomor 3), dan Muhammad Rudini-Samsudin (nomor 4). Sementara paslon nomor urut 2, hanya dihadiri Muhammad Arsyad, cawabup Kotim. Pasangannya, cabup Suprianti Rambat, tak bisa hadir karena kurang sehat.
Aura persaingan merebut kursi kepemimpinan begitu terasa saat memasuki segmen keempat, tanya jawab antarpaslon. Suasana panggung mulai seru. Antarpaslon saling memberikan pertanyaan. Meski demikian, mereka terlihat santai menjawab. Beberapa calon saling menambahkan dan melengkapi. Tak jarang juga mengoreksi.
Rudini misalnya, mempertanyakan program strategis Halikinnor-Irawati dalam mengatasi permasalahan CSR (tanggung jawab sosial) perusahaan di Kotim. Sejauh ini, CSR di Kotim sebagian besar masih dikeluhkan masyarakat.
Menjawab itu, Halikinnor mengatakan, program CSR dilakukan pihak perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kotim selama ini belum dikelola dengan baik oleh Pemkab Kotim. Hanya laporan saja yang setiap bulan disampaikan.
”Selama ini masih dikelola masing-masing perusahaan itu sendiri. Belum dikelola pemerintah daerah. Kami hanya menerima laporannyan. Ke depan kami akan kelola dengan menunjuk manajer CSR yang bertanggung jawab terhadap dana CSR dengan harapan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi membantu bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” katanya.
Irawati menambahkan, program CSR sudah dirasakan masyarakat, di mana perusahaan membantu membangun sarana prasarana sekolah, perbaikan tempat ibadah, dan lainnya.
Saat diminta menanggapi, Rudini mengaku menerima keluhan dari masyarakat yang menyebut anggaran CSR tidak terbuka. ”Jangankan masyarakat, kami DPRD pun tidak tahu anggaran CSR. Padahal, sesuai aturan Nomor 40 Tahun 2007, perusahaan wajib memberikan CSR kepada desa sekitar. Kami sempat bertemu perusahaan. Yang mereka inginkan transparansi. Apabila kami diberikan amanah memimpin Kotim, kami ingin mengintegrasikan CSR yang berhubungan langsung dengan desa yang sangat diharapkan masyarakat,” ujar Rudini.
Di sisi lain, calon wakil bupati Kotim Supriadi menanyakan kepada kiat Halikinnor Irawati untuk meningkatkan kinerja BUMD di Kotim yang selama ini kinerjanya dinilai tak memuaskan. Menurut Halikinnor, pihaknya akan memfungsikan peran BUMD melalui penyertaan modal yang akan dibahas bersama legislatif.
”Kami akan memilih siapa yang akan duduk di situ sesuai dengan skill, sehingga BUMD bisa bekerj sama dengan BUMDes. Kami bisa saja membangun pabrik melalui kerja sama BUMD dan BUMDes,” kata Halikinnor.
Pihaknya juga akan memaksimalkan BUMD sebagai peluang kerja sama dengan pihak ketiga. ”Contoh, badan usaha kepelabuhanan itu bisa dilakukan BUMD dengan investor. Diharapkan bidang-bidang lainnya mejadi potensi pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan APBD,” tambahnya.
Menanggapi itu, Supriadi mengatakan, BUMD tidak terlaksana dengan maksimal. ”Apakah dapat memperbaiki struktur dan sistem kerjanya. Program yang disampaikan memang bagus, hanya yang disayangkan kenapa menempatkan orang yang tidak berdasarkan skill dan disiplin ilmu serta kemampuan dalam managerial pelaksanaan BUMD di Kotim,” ujarnya.
Persoalan mangkraknya Pasar Mangkikit juga sempat disinggung dalam segmen keempat. Samsudin bertanya pada Arsyad mengenai pembangunan Pasar Mangkikit yang bertahun-tahun belum juga operasional.
”Apa yang Bapak lakukan supaya Pasar Mangkikit bisa opersaional dan masyarakat yang memanfaatkan bisa mengembangkan usaha dan penghasilan mereka,” katanya.
Arsyad mengatakan, pihaknya akan melihat konsep awal pembangunan pasar tersebut, seperti kontrak perjanjian antara Pemkab Kotim dan pihak ketiga yang membangun pasar.
”Kami akan lihat siapa yang tidak memenuhi kontrak kerja yang tidak disepakati bersama. Jika ini menyangkut persoalan hukum, maka harus diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah. Dan tentu kami akan melihat secara bijaksana apa persoalan dasar yang terjadi. Jangan sampai masalah ini menjadi prestasi buruk bagi dunia investasi,” katanya.
Menanggapi jawaban Arsyad, Rudini mengatakan, persoalan itu perlu dikaji lagi. ”Pak Arsyad dari (mantan anggota) Komisi 2 (DPRD Kotim) tahu bahwa proyek ini mangkrak selama lima tahun. Tentunya kalau kami menjadi bupati, kami akan kembalikan ini menjadi aset daerah dan masih banyak aset daerah yang tidak diperhatikan,” katanya.
Berbagai permasalahan juga sempat dibahas, seperti penanganan Covid-19 dan dampaknya, serta permasalahan antara investor dengan masyarakat. Debat tersebut berjalan lancar sampai acara berakhir. (hgn/ign)
