KUALA PEMBUANG-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, menyoroti tentang adanya tenaga pendidik khususnya yang ada di wilayah pelosok atau pedesaan Seruyan, yang kerap kali mangkir dalam melaksanakan tugasnya.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko mengungkapkan, hal itu sejatinya bukan merupakan rahasia umum lagi dan lumrah terjadi di pelosok - pelosok atau pedesaan.
"Itu memang sering terjadi, satu atau dua hari turun bekerja, nanti satu bahkan sampai tiga bulan tidak ada di tempat, bahkan di daerah itu pernah terjadi hanya ada satu guru honorer yang turun bekerja, sedangkan kepala sekolah dan yang lainnya itu tidak pernah ada disitu, coba sekali - sekali nanti ikut saya ke daerah Kahui segala macam itu, tidak ada orangnya," katanya.
Di samping itu, berkenaan dengan instruksi bupati, yang meminta peran kepala desa dalam mengawasi kehadiran baik itu tenaga medis maupun tenaga pendidik juga dinilai tidak terlalu efektif.
"Sudah dilakukan, saya setiap kali reses selalu memberitahu tentang kebijakan bupati yang bahkan dalam daftar hadir Kepala Desa (Kades) harus ikut menandatangani absensi tenaga medis dan pendidik, sebenarnya kebijakan yang sangat bagus sekali, tapi nyatanya masih saja terjadi," terangnya.
Maka dari itu, dirinya mengimbau agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan bisa dihidupkan kembali untuk memantau kedisiplinan tenaga - tenaga tersebut. Hal ini dikarenakan jika hanya mengandalkan pengawasan dari tingkat kabupaten sudah pasti tidak akan bisa efektif.
"Tidak kalah pentingnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) itu harus bisa tegas dan jangan hanya berpangku di kantor saja, dia kan punya banyak staf - staf di bidang - bidangnya itu, turun ke lapangan, kalau tidak ada anggaran nanti minta ke DPRD," tandasnya. (ald/dc)
