SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) tahun ini diminta mengantisipasi berbagai polemik yang kemungkinan muncul saat pelaksanaan Sampit Expo 2016. Pelaksanaan event serupa tahun-tahun sebelumnya, diwarnai berbagai masalah. Hal itu diharapkan tak terulang tahun ini.
”Kita sangat berharap pelaksanaannya tahun ini bisa lebih bermutu dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Koordinator Forum Bersama (Forbes) LSM di Kotim Audy Valent, Selasa (3/5).
Catatan Radar Sampit, sejak tiga tahun terakhir, polemik yang sempat mewarnai Sampit Expo, mulai dari masalah sumbangan yang dikeluarkan tiap SKPD yang nilainya bervariasi dan tak jelas pertanggungjawabannya; tarif parkir di luar aturan; uang sewa tenda pasar rakyat; pungutan terhadap pedagang; kemacetan lalulintas; kondisi pasar rakyat yang becek; dan maraknya aksi pencurian helm dan copet.
Menurut Audy, pelaksanaan Sampit Expo setiap tahun selalu ada masalah dikeluhkan masyarakat. Karena itu, hal tersebut diharapkan menjadi pembelajaran pemerintah agar melakukan antisipasi dini.
Terpisah, Muhammad Agung, aktivis di Kotim meminta panitia pelaksana serius menggelar kegiatan itu. Jangan sampai masalah tahun-tahun sebelumnya kembali mencuat. ”Seperti masalah parkir, setiap pelaksanaan Sampit Expo dari dulu parkir selalu menjadi keluhan,” kata pria dengan latar belakang pendidikan hukum tersebut.
Pungutan parkir, lanjutnya, harus sesuai aturan. Dishubkominfo harus aktif melakukan pengawasan, jangan melakukan pembiaran. Petugas diminta tak memungut biaya parkir di luar aturan.
Selain masalah tarif, keamanannya juga harus terjamin. Pada pelaksanaan sebelumnya, tak ada jaminan bagi pemilik kendaraan terkait keamanan kendaraan mereka. Masih ada helm pengunjung yang selalu menjadi sasaran pelaku kejahatan. Selain itu, Sampit Expo juga selalu diwarnai dengan aksi copet.
”Pelaksanaan kali ini harus ada gebrakan atau inovasi baru yang tidak hanya menarik pengunjung saja, tapi bagaimana pengunjung yang datang bisa terpuaskan,” katanya.
Dia juga menyoroti sewa tenda dan pungutan terhadap sejumlah pedagang yang tak jelas peruntukannya. ”Kalau memang ada sewa, harus dengan harga yang standar dan uangnya ke mana larinya harus jelas, misalnya untuk pemasukan PAD,” tandasnya. (co/ign)
