PALANGKA RAYA – Polres Palangka Raya kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana operasional Panwaslu Kota Palangka Raya tahun 2013. Komisioner Panwaslu, Ldw, menyusul rekannya yang lebih dulu jadi tersangka. Dengan demikian, seluruh komisioner Panwaslu jadi tersangka dalam kasus itu.

Total ada empat tersangka dalam kasus itu, yakni IP, BR, AS, dan Ldw. Ldw disangkakan melakukan dugaan korupsi dan dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan KUHP. Dia diduga terlibat dalam pengalokasian penggunaan dana operasional dan menerima uang hasil tindak pidana korupsi dana operasional Panwaslu tahun 2013 yang merugikan negara Rp 259 juta lebih.

Ldw diduga mendapatkan fee sebesar Rp 9 juta dan memerintahkan pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif serta mengurangi volume barang yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.

”Kamis (12/5) lalu kami sudah tetapkan satu tersangka lagi. Jadi, seluruh komisioner Panwaslu Kota dijadikan tersangka dana operasonal tahun 2013,” kata Kapolres Palangka Raya AKBP Lili Warli melalui Kasat Reskrim AKP Erwin Togar Hasian Situmorang di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Erwin menuturkan, dari catatan tersangka IP, Ldw mengakui menerima uang tersebut. Dugaan korupsi itu bermula saat Panwaslu mendapat anggaran pemilu dari Bawaslu Kalteng dari APBN sebesar Rp 2.131.723.023. Anggaran yang terpakai sebesar Rp 859.279.864, sehingga tersisa Rp 1.272.443.216. Kemudian, hasil audit BPKP, ada kerugian negara Rp 259 juta lebih.

”(Anggarannya) Di-mark up. Contoh, harusnya mobil disewa Rp 300 ribu, tapi dilaporkan Rp 500 ribu. Padahal menggunakan mobil pribadi, tetapi dikatakan dan dilaporkan mobil rental. Lalu, ditambah audit BPKP ada kerugian negara. Terlebih ada bukti kuitansi dan dokumen lain,” katanya. (daq/ign)