PALANGKA RAYA – Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menyampaikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya 2024, mengenai persentase penduduk miskin di wilayah setempat. Tercatat sebesar 3,52 persen atau sekitar 10,7 ribu jiwa dari total 310,11 ribu penduduk Palangka Raya.

Menurutnya, angka ini menempatkan Palangka Raya sebagai kota dengan persentase kemiskinan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa rendahnya angka kemiskinan ini tidak boleh menjadi alasan untuk lengah dalam penanggulangan masalah sosial tersebut.

“Kita harus tetap waspada. Meski angka kemiskinan di Kota Palangka Raya terbilang rendah, kita harus terus bekerja keras agar tidak ada warga yang tertinggal, terutama di daerah pinggiran atau pedesaan,” ujar Achmad Zaini.

Ditegaskannya, Pemkot Palangka Raya terus mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih inklusif, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai sektor, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

“Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik,” papar Zaini.

Ia melanjutkan, meskipun tantangan masih banyak, pemerintah kota berharap dapat terus menekan angka kemiskinan lebih rendah lagi dan meratakan pembangunan di seluruh wilayah Palangka Raya, agar tidak ada satu pun warga yang merasa tertinggal.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, saya yakin kita bisa mencapai kesejahteraan yang lebih merata di Kota Palangka Raya,” tegasnya.

Zaini menambahkan, meskipun angka kemiskinan turun secara signifikan, kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan besar. Sebagian besar penduduk miskin di Kota Palangka Raya tersebar di daerah pinggiran kota, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Menurutnya, penyebab angka kemiskinan di wilayah pedesaan, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta kurangnya peluang kerja yang memadai.

“Oleh karena itu, Pemkot Palangka Raya berupaya meningkatkan sinergi antar-instansi dan lembaga untuk menciptakan peluang bagi masyarakat miskin, melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan,” pungkas Achmad Zaini. (daq/gus)