SAMPIT –Anggaran untuk penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kotim tahun ini pun telah disiapkan, yaitu sebesar Rp 1 miliar. Hal itu mengacu kepada instruksi gubernur terkait masuknya musim kemarau, dan kerawanan karhutla.
”Anggaran ini terbagi menjadi dua, yaitu Rp 500 juta dari pemerintah pusat dan Rp 500 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim,” kata Halikinnoor, Asisten II Setda Kotim usai mengikuti rapat koordinasi terkait penanganan Karhutla bersama Pemkab Kotim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Damkar, TNI/Polri, dan instani lainnya, Jumat (12/8).
Namun lanjutnya, anggaran tersebut baru bisa digunakan ketika Kotim sudah memasuki kategori tanggap darurat bencana Karhutla. Dan Pemkab Kotim sama sekali belum menganggarkan untuk antisipasi karhutla yang berada dalam posisi siaga. Padahal, antisipasi karhutla sejak dini merupakan hal yang sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana kebakaran.
Salah satunya lanjut Halikin dengan membentuk posko siaga. Personil dari posko siaga ini nantinya akan melakukan patroli keliling seraya melakukan sosialiasasi kepada masyarakat akan bahayanya membuka lahan baru dengan cara membakar. Sekaligus, memberikan pelatihan untuk penggunaan alat pemadam kebakaran di desa-desa.
Halikin juga mengatakan, adanya kebakaran lahan di beberapa wilayah Kotim baru-baru ini seperti di Desa Eka Bahurui dan sekitar Jalan Pemuda, menurutnya belum bisa dikategorikan dalam kondisi tanggap darurat. Keadaan Kotim sekarang dianggap masih berada dalam posisi zero dan bersiaga.
---------- SPLIT TEXT ----------
”Susah juga kalau tidak siaga. Jangan nanti pas terjadi kebakaran baru bergerak, bisa kerepotan kita semua. Makanya itu perlu di antisipasi dari awal. Tapi yang masih jadi persoalan sekarang apakah bisa dana yang dari APBD itu digunakan untuk biaya antisipasi Karhutla,” terangnya.
Sebagai solusi alternatif, pihaknya telah menyarankan pada BPBD untuk mempelajari kembali aturan yang ada. Kemudian menghadap tim anggaran daerah untuk mengajukan permohonan penggunaan dana dari APBD untuk biaya antisipasi Karhutla. Karena papar Halikin, untuk membentuk posko siaga saja tentu diperlukan petugas untuk berjaga. Dan petugas ini memerlukan biaya operasional, seperti untuk berpatroli atau sekedar uang makan.
“Walaupun akhirnya permohonan ini tidak dikabulkan, kami telah sepakat posko siaga tetap akan dibentuk. Hanya saja perlu dirundingkan lagi bagaimana pengaturan operasional posko, misalnya ada pengurangan jam kerja dan sebagainya,” pungkas Halikin Noor. (vit/gus)
