SAMPIT-Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat DPRD Kotim, Muhammad Shaleh menilai,  potensi  pendapatan asli daerah (PAD) sektor kepelabuhanan di Kotim sangat besar. Karena itu dirinya mendorong agar Pemkab Kotim membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pelabuhan.

Shaleh memaparkan, berdasarkan data dari Pemkab Kotim, saat ini ada 33 pelabuhan yang dikelola swasta mau pun pemerintah. Dari puluhan pelabuhan tersebut sebagian besar beroperasi tanpa izin atau ilegal, sehingga      tidak menyelesaikan kewajibannya, yakni membayar retribusi, apa lagi pajak.

"Saya berharap ke depan sektor kepelabuhanan khususnya, dan perhubungan pada umumnya, baik darat, laut mau pun udara bisa dikelola dengan baik, sehingga bisa menjadi sektor andalan untuk sumber PAD," imbuhnya.

 Shaleh juga mengatakan, pelayanan di pelabuhan Kotawaringin Timur sampai saat ini belum digarap dengan maksimal, padahal memiliki peluang yang cukup besar sebagai penyumbang PAD. 

Namun demikian dirinya mengakui masih ada  kesulitan pemerintah dalam mengelola sektor perhubungan tersebut karena hal ini terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya aset potensial bidang perhubungan masih didominasi kewenangan pusat.  Dan dirinya mendorong Pemkab Kotim agar berjuang untuk memanfaatkan fasilitas perhubungan yang dimiliki pemerintah pusat. 

 "Untuk bisa ikut memanfaatkan fasilitas perhubungan itu kita berharap pemerintah daerah proaktif dan lebih intensif menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat,” tandas Shaleh.(ang/gus)