SAMPIT – Bupati Kotim Supian Hadi terpaksa meninggalkan Kota Sampit. Pasalnya, tugas di luar daerah dinilai tak bisa diwakilkan ke orang lain. Berbagai agenda tersebut dianggap penting, sehingga tak bisa ditinggalkan.
”Bupati dinas ke luar itu karena memang ada tugas di sana yang tidak bisa digantikan, kalau memang bisa, tentu sudah ditunjuk orang untuk mewakilinya. Bupati dinas ke luar daerah juga tidak terus-terusan. Kalau urusannya selesai, ia akan kembali dan standby di Sampit,” kata Wakil Bupati Kotim Taufiq Mukri, Rabu (9/11).
Taufiq menjelaskan, bupati, wabup, sekda, maupun perangkat pemerintahan lainnya sudah memiliki porsi tugasnya masing-masing. Ada kegiatan yang bisa diwakilkan dan ada juga yang tidak. Begitu pula terkait kegiatan bupati di luar daerah belakangan ini. Merupakan kegiatan yang tidak bisa diwakili orang lain.
Apalagi, lanjut Taufiq, apabila menyangkut persatuan masing-masing, sehingga kurang pas jika harus diwakilkan orang yang bukan bagian dari persatuan tersebut. ”Contohnya saya dan persatuan Fardhu Kifayah, kalau ada kegiatan tidak mungkin saya meminta sekda untuk mewakilkan, sementara sekda bukan bagian dari persatuan tersebut. Kan tidak cocok,” ujarnya.
”Begitu juga dengan bupati. Kemarin kan ada kegiatan trabas bersama persatuannya, tidak bisa saya yang disuruh menggantikan untuk ikut kegiatan tersebut,” tambah Taufiq.
Menurut Taufiq, sebelumnya Supian mengikuti kegiatan trabas trail adventure di Banjarbaru, Kalimantan Selaran selama beberapa hari. Kegiatan itu juga dihadiri peserta dari daerah lain. Setelah itu, Supian mendampingi tim kepala desa dan BPMDes ke Bali untuk kegiatan bimtek (bimbingan teknis).
Setelah bimtek yang dilaksanakan kemarin (9/11), lanjut Taufiq, Supian langsung kembali ke Kota Sampit dan mulai aktif untuk bertugas di dalam daerah. Hari ini, rencananya Supian akan memimpin upacara peringatan hari pahlawan yang akan dilaksanakan di halaman kantor Pemkab Kotim.
Seperti diberitakan, alasan Supian Hadi tak menghadiri berbagai kegiatan penting, termasuk rapat paripurna DPRD Kotim, sulit diterima para wakil rakyat tersebut. Apalagi pernyataan yang menyebutkan Supian mengontrol situasi Kotim meski berada di luar daerah.
”Hal itu pernyataan yang sulit diterima secara logika,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim Dani Rakhman, Selasa (8/11).
Dani menuturkan, hal demikian memang sudah terbiasa terjadi, sehingga mau tak mau mereka kadang memaklumi. Akan tetapi, tidak seharusnya bupati meninggalkan daerah tanpa ada alasan yang jelas dan waktu yang cukup lama. Dia juga bosan dengan alasan yang dilontarkan Taufiq dalam pertemuan di DPRD yang selalu mengatakan ada agenda dinas dan kepentingan luar daerah.
”Kadang kita maklumi, tetapi tidak semuanya bisa diterima. Ada persoalan daerah yang harus diselesaikan kepala daerah secara langsung dan siaga di tempat,” ujarnya.
Radar Sampit mencatat, peran Supian Hadi yang hadir langsung dalam berbagai masalah krusial di Kotim tergolong minim. Dalam peristiwa pembunuhan di Baamang September lalu, yang memantik dan menyeret isu etnik, Supian tak terlihat sampai masalah itu bisa selesai secara damai.
Selain itu, saat Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Komisi IV DPR RI meninjau lokasi tambang di Desa Sudan yang jadi masalah beberapa waktu lalu, hanya didampingi Wabup Kotim. (vit/ign)
