SAMPIT – Kondisi jalan menuju Antang Kalang yang sangat memprihatinkan sampai juga ke telinga wakil rakyat di DPRD Kotim. Anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) IV yang mencakup Antang Kalang, enggan disebut tak pernah memperjuangkan anggaran untuk pembangunan di wilayah tersebut. 

”Untuk daerah pedalaman, setiap pembahasan APBD Kotim selalu kami perjuangkan. Tetapi terkadang eksekutif menyatakan kekurangan anggaran, ini permasalahannya juga,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kotim yang membidangi infrastruktur, Dani Rakhman, Senin (12/12) kemarin. 

Untuk 2017 nanti, kata ketua Fraksi Partai Demokrat itu, jalan tersebut mendapatkan kucuran dana Rp 6 miliar. Namun, menurut pria yang biasa disapa Deden itu, dana tersebut masih kecil dan belum mampu menutupi persoalan jalan dan infrastruktur di pedalaman seperti yang selama ini dikeluhkan.

”Kalau tidak salah, tahun 2017 ada Rp 6 miliar berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat yang diarahkan ke jalan tersebut. Tetapi dana itu belum ideal dengan persoalan infrastruktur daerah. Semoga kita segera bisa temukan formulasi untuk penyelesaian kondisi infrastruktur di pedalaman ini,” kata Deden.

Deden menjelaskan, dirinya sempat dianggap paling getol menyoalkan pembangunan rumah jabatan bupati Kotim agar ditunda, karena melihat kesengsaraan warga di pedalaman ketika musim hujan seperti saat ini. Salah satunya keluhan yang mencuat dari warga saat ini. 

”Kami menyoal pembangunan rujab dianggap tidak mendukung pemerintahan. Padahal  bukan seperti itu. Saya cenderung mendukung dan mengarahkan pemerintah untuk membangun  jalan di pedalaman, makanya di Komisi IV itu batal rujab karena memang melihat sisi urgensinya, pembangunan jalan yang harus diutamakan. Kemudian di dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PU itu banyak program yang berketerangan tidak ada anggaran, makanya Rp 15 miliar kami geser untuk kegiatan proyek kecil tersebut,” kata Deden.

Deden mengakui masih banyak  hal yang mestinya diperjuangkan di pedalaman Kotim. Namun, untuk itu tidak cukup hanya dilakukannya seorang diri. Dia meminta maaf atas kurangnya kebijakan politik anggaran yang diarahkan ke kawasan pedalaman.

”Karena ada beberapa orang wakil rakyat dari pedalaman, itu juga harus bersama-sama mendorong bahkan memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infastruktur,” kata dia. (ang/dwi)