PANGKALAN BANTENG-Permasalahan insfrastruktur dasar masih menjadi pembahasan menarik saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk pembangunan tahun 2018 di Kecamatan Aut Utara,Selasa (21/2) pagi.
Camat Arut Utara, Marwoto mengatakan, masalah peningkatan kualitas dan juga pembuatan jalan tembus utama penghubung antar desa di Kecamatan Arut Utara memang masih menjadi fokus pembahasan.
”Untuk jalan poros Aruta ke Kecamatan lain warga lebih memilih jalan perusahaan. Selanjutnya yang kita kejar ini adalah jalan penghubung antar desa. Karena, jalan penghubung antar desa yang baik akan mampu membuka segala macam peluang pembangunan berikutnya,” papar Marwoto.
Kemudian permasalahan energi, menurutnya dari 10 desa dan 1 Kelurahan belum semuanya dapat teraliri listrik. Bahkan untuk kantor Kapolsek masih harus menggunakan genset. Akibat susulannya, sekitar 7 desa sama sekali tidak ada jaringan komunikasi yang memadai.
Asisten Bupati Kobar Bidang Perekonomian dan Pembangunan Encep Hidayat yang juga hadir dalam Musrenbang tersebut mengatakan, pemerataan pembangunan menjadi prioritas Pemkab Kobar. Terkait kebutuhan listrik, sudah ada perencanaan penyambungan jaringan dari kawasan Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng.
”Kita sudah bertemu dengan perwakilan PLN, dan rencananya pembangunan jaringan listrik akan disambungkan melalui jalur di Semanggang. Oleh karena itu kita minta pihak kecamatan dan perusahaan yang nantinya terlewati jaringan tersebut bisa membantu agar aliran listrik 24 jam di Aruta bisa terlaksana,”paparnya.
Ia juga mengatakan , hasil musrenbang di kecamatan bisa segera dieksekusi dan dipilah-pilah. Berapa yang bisa diselenggarakan oleh desa sendiri, dan berapa yang diajukan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kobar.
”Selain itu, Aruta juga banyak terdapat perusahaan, kita inginkan ada partisipasi aktif dari mereka,”tambahnya.
Sementara itu di Kecamatan Kolam, Musrenbang bakal digelar tanggal 23 Februari besok. Hal ini disampaikan Camat Kolam Yudhi Hudaya. Dirinya berharap seluruh komponen masyarakat Kolam pemangku kepentingan bisa hadir untuk dapat menyepakati rencana kerja pembangunan (RKP) dengan memperhatikan skala prioritas.
”Pada prinsipnya Musrenbang ini untuk menyepakati RKP. Untuk itu kehadiran kepala dinas instansi, kades, lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, utusan desa dan lain-lainnya sangat penting untuk menentukan pembangunan di Kolam,” jelasnya, Selasa (21/2) kemarin.
Selain itu Yudhi juga menjelaskan bagi yang antipati dengan Musrenbang, bahwa sekarang sudah ada penyamaan presepsi, mulai tahun ini Musrenbang ini riil artinya hasil keputusan Musrenbang ini final dan bisa terealisasi.
Diakuinya, pembangunan di Kolam masih tertinggal dengan daerah lain tetapi dari tahun ke tahun pembangunan di Kolam ada peningkatan yang signifikan. Menurut Yudhi, bagi warga Kolam memang tidak begitu terasa tetapi bagi warga luar terutama yang jarang ke Kolam dapat merasakan perbandingan pembangunan dari sebelumnya dengan yang ada sekarang ini.
”Justru dengan rasa bersyukur terhadap pencapaian pembangunan yang ada ini untuk memotivasi kita agar lebih baik lagi dalam rangka menyiapkan dan merencanakan serta melaksanakan pembangunan di wilayah kita ini,” pungkasnya.(sla/gst/gus)
