SAMPIT-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta mensiasati masalah kekurangan tenaga medis dan guru, khususnya di daerah pedalaman. Apakah itu melalui pengangkatan tenaga kontrak atau menggunakan program Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan besar perkebunan.
”Di pedalaman masih sangat kurang jumlah tenaga medis dan guru, sehingga persoalan utama kita ini yakni pemerataan pendidikan dan kesehatan yang masih belum mampu dicapai. Makai itu pemerintah harus punya formulasi untuk menyelesaikannya. Karena tidak mungkin kita membiarkannya,” ujar anggota komisi III DPRD Kotim, Debi Sartika.
Dikatakannya, Komisi III DPRD Kotim mendukung rencana Bupati Kotim, Supian Hadi yang ingin mengangkat guru kontrak untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, terutama di wilayah pelosok. Bagaimana pun lanjutnya, keberhasilan dunia pendidikan di Kotim tidak terlepas dari terpenuhinya pemerataan guru.
Politikus wanita dari Partai Nasional Demokrat ini juga menyarankan, sebelum dilakukan pengangkatan guru kontak, Dinas Pendidikan perlu melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan riil guru di Kotim ini. Hal itu lanjutnya, agar saat nanti dilakukan rekruitmen, formasi yang disiapkan juga sudah mencantumkan tempat penugasan guru kontrak tersebut.
”Selain itu Pemkab Kotim perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya mengangkat guru kontrak. Jangan sampai niat untuk pemerataan guru hanya menjadi keinginan pemkab, tetapi tidak didukung pemerintah pusat,” pungkas Debi. (ang/gus)
