KUALA KURUN – Anggota DPRD  Kabupaten Gumas  Herbert Y Asin meminta kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  setempat, untuk berkoordinasi dengan provinsi, menanyakan realisasi pendapatan, khususnya dana bagi hasil pajak.

”Kami minta kepada DPKAD agar selalu berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengenai kapan realisasi pendapatan kita, secara khusus dana bagi hasil pajak,” tegasnya saat dibincangi wartawan, Rabu (26/4).

Menurut Herbert, dana bagi hasil pajak tersebut nominalnya cukup besar yakni Rp 20 miliar lebih. Jika terealisasi, tentunya akan menambah APBD Kabupaten Gumas, sehingga bisa meneruskan pembangunan, baik itu jembatan, jalan kota dan infrastruktur lainnya.

”Dana bagi hasil pajak ini kita tunggu untuk menambah APBD. Realisasinya, kita perkirakan sudah dikirim provinsi paling lambat pada pertengahan tahun ini. Tentunya, dana tersebut akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Politisi Partai Golkar ini.

Herbert menambahkan, dana bagi hasil pajak ini merupakan pendapatan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor selama 2016 di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), yang disetorkan ke provinsi. Namun, ada informasi yang ia terima, bahwa dana tersebut akan dipotong oleh provinsi kurang lebih Rp 8 miliar, dengan alasan ada kekeliruan dalam perhitungan.

”Kami ingin pemprov yang mengelola pajak daerah harus lebih cermat, karena ada banyak hal yang perlu dilakukan dengan menggunakan dana-dana seperti itu. Kami sangat berharap pemotongan ini jangan sampai terjadi,” pungkasnya. (arm/gus)