KUALA KURUN – Kalangan DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta camat dan kepala desa (kades), agar segera bertindak apabila ada terjadi aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayahnya.

”Jangan diam saja apabila ada masyarakat yang bekerja menambang secara berlebihan menggunakan fasilitas umum. Camat dan kades harus segera bertindak, jangan dibiarkan,” kata anggota DPRD Gumas Iswan B Guna, Selasa (2/5).

Menurut dia, camat dan kades digaji untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, bukan malah menyakiti hati rakyatnya. Mereka harus memperhatikan kepentingan masyarakat, jangan hanya mementingkan diri sendiri.

”Kepentingan masyarakat yang diutamakan. Jangan diam saja jika di wilayahnya terjadi aktivitas PETI,” tegasnya.

Iswan meminta seluruh tokoh masyarakat di Gumas, agar tak selalu menyalahkan masyarakat yang melakukan aktivitas PETI, karena mereka juga melakukan itu untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

”Jangan selalu menyalahkan masyarakat, karena sejauh ini Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng belum ada, sehingga untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) Gumas dan syarat untuk mengurus izin tambang juga belum jelas,” katanya.

Dia menambahkan, Fraksi Demokrat DPRD Gumas pun merasa prihatin dengan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait pertambangan emas. Pasalnya, hal itu tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka kesulitan jika ingin mengurus izin pertambangan rakyat.

”Sebenarnya, kalau aturan pusat tidak berpihak kepada rakyat, para tokoh Gumas ini kan bisa memberikan solusi dengan memfasilitasi uji materi aturan itu. Jangan cuma berpangku tangan,” pungkasnya. (arm/ign)