SAMPIT – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim Rimbun, mengajak  Bupati Kotim untuk menghadap ke pemerintah pusat, memprotes dan mempertanyakan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dinilainya lambat.

Menurutnya, permohonan SK pelepasan kawasan HP di wilayah Kotim sudah bertahun-tahun diajukan, namun hingga kini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih menunda-nunda prosesnya.

”Saya mendesak agar pimpinan DPRD Kotim mengajak semua anggota fraksi untuk meluruk ke pemerintah pusat, karena soal status kawasan ini membuat pembangunan kian terhambat. Mereka janjikan kita tahun ini selesai, tapi faktanya tidak jelas. Di satu sisi kita sudah anggarakan puluhan miliar untuk pembangunan,”ujarnya kepada Radar Sampit, kemarin.

Menurut Rimbun, jika tidak ada gerakan dari daerah seperti itu, maka pemerintah pusat akan diam saja, karena mereka di sana tidak tahu menahu persoalan pembangunan yang dihadapi Kotim. Akibatnya, saat ini uang puluhan miliar untuk pembangunan daerah masih menumpuk tak jelas di kas daerah, karena tidak bisa digunakan.

Selain itu, Rimbun juga menilai, selama ini proses pelepasan kawasan untuk investasi  perkebunan besar kelapa sawit sepetinya lebih cepat ketimbang, untuk pembangunan daerah.

Dicontohkannya, banyak perusahaan besar swasta perkebunan sawit di Kotim yang dengan mudahnya menggarap kawasan hutan dengan alasan sudah mengantongi izin pelepasan kawasan hutan.  Sementara di sisi lain, di Kotim ternyata ada 86 Desa dan puluhan proyek pemerintah yang terkendala pengerjaannya, karena  belum ada pelepasan kawasan hutan dari KLHK.

”Jadi pemerintah pusat jangan heran kenapa dana desa minim terserap. Dan kenapa APBD Kotim serapannya rendah, ya itu jawabannya, karena  dihambat soal status kawasan. Padahal dalam pembahasan APBD lalu kita sudah mengalahkan sektor  riil yang sama-sama mendesak demi, penganggaran untuk program pembangunan secara multiyears,” pungkasnya.

Sekali lagi, Rimbun mengharapkan seluruh  faksi di DPRD Kotim sepakat untuk sama-sama Pemkab Kotim meluruk ke pusat. Bahkan tambahnya, Bupati Kotim pun harus terlibat karena  masalah ini menyangkut bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disahkan.

”Kalau perlu kita langsung menghadap kepada presiden menyampaikan soal ini. Bisa saja presiden tidak tahu  bahwa persoalan yang dihadapi Kalteng, khususnya Kotim adalah kawasan hutan itu,”tandasnya. (ang/gus)