SAMPIT – Sebagian siswa di Kota Sampit mengaku tak masalah mengikuti sistem pembelajaran sekolah lima hari (Full Day School). Mereka siap mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Namun, pola pengajaran dari guru juga harus menyenangkan dan ada inovasi agar siswa tak bosan.

”Tak jadi masalah meski sampai sore di sekolah. Rata-rata siswa yang bisa merasa tak betah di sekolah itu biasanya kalau kena guru yang mengajar membosankan,” kata Haris, salah seorang siswa SMK di Sampit.

Haris mengaku rata-rata setiap hari sampai di rumah sekitar pukul 14.00, satu jam lebih cepat dari kebijakan sekolah lima hari yang mewajibkan sampai pukul 15.00. Biasanya dia juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sore hari.

Hal senada diungkapkan Endah, siswi SMA. Dia mengaku tak keberatan meski nantinya akan berimbas pada membengkaknya biaya untuk belanja di sekolah, terutama untuk makan. ”Pasti biaya jajan bertambah, karena di sekolah jadi lebih lama,” ujarnya.

Kepala SMA Negeri 1 Sampit M Darma Setiawan mengungkapkan, sebenarnya secara tidak langsung selama ini di sekolahnya telah menerapkan aturan Full Day School. Sepulang sekolah, biasanya siswa akan melanjutkan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah hingga sore. Meski tidak diwajibkan, rata-rata siswa tetap melakukannya atas kemauan sendiri.

”Jadi, aturan ini sebenarnya bukan hal yang baru kalau diberlakukan di sekolah kami, karena selama ini siswa sudah melakukan itu. Hanya saja, dengan adanya aturan Full Day School ini seperti meresmikan aktivitas mereka tersebut,” ujarnya.

Kemendikbud mengambil kebijakan tersebut untuk mengembalikan hakikat guru mengajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, selama ini dia sering menerima keluhan mengenai guru yang kesulitan memenuhi kewajiban mengajar dalam seminggu.

Melalui kebijakan itu, diharapkan guru kembali ke hakikatnya sebagai pengajar. Selain itu, Tak semua sekolah harus menerapkan kebijakan tersebut, terutama untuk sekolah di pedalaman. apabila memang fasilitas tak mendukung, pola lama masih bisa diterapkan.

Ketua Dewan Pendidikan Kotim Akmal Thamroh sebelumnya meminta pemerintah agar memerhatikan kesiapan stakeholder satuan pendidikan dalam menjalankan program tersebut. Semua pihak harus siap, mulai dari orangtua, anak, hingga guru.

Menurut Akmal, pada tambahan jam belajar, murid harus bisa dibuat lebih proaktif. Guru mengajar tidak hanya dengan membaca buku di depan kelas dan memberi tugas. Tapi, harus membuat anak murid aktif, baik dengan cara melakukan kerja kelompok atau diskusi materi yang melibatkan anak didik.

Pemerintah juga perlu memikirkan hal penting lainnya, yaitu penambahan insentif untuk tenaga pengajar. Akmal mempertanyakan kesiapan pemerintah memberi instentif tersebut. ”Terutama untuk guru honor yang dibayar BOS (bantuan operasional sekolah). Tambahan penghasilan mereka apakah dibayarkan? Kalau dibayarkan, dari mana sumbernya? Ini perlu dipikirkan. Pemkab apakah siap membayar atau tidak?” katanya. (vit/ign)