SAMPIT-Anggota Komisi III DPRD Kotim Sutik meminta agar Pemkab Kotim melalui dinas  teknis terkait punya cara untuk tetap membina dan memberdayakan sekolah-sekolah swasta. Sebab  menurutnya, posisi pemerintah dalam penyelenggaraan dunia pendidikan adalah sebagai pembina, sehingga tidak ada istilah perbedaaan antara sekolah  swasta dan negeri.

Hal ini diungkapkan Sutik setelah dirinya melihat fenomena banyaknya keluhan dari sekolah swasta yang tidak kebagian kouta calon murid baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Hal ini lanjutnya, lantaran sekolah negeri membuka rombongan belajar  dalam jumlah yang banyak. Dirinya juga menilai sekolah negeri tidak ada kepekaan terhadap keberadaan sekolah swasta.

 ”Sekolah negeri jangan semaunya menerima murid baru. Misalnya  daya tampung hanya 6 kelas saja, jadi jangan coba-coba mau tambah jadi 7  kelas. Nanti ujung-ujungnya tambahan  1 ruang  kelas itu, pendanaannya memungut dari orang tua murid. Jadi pikirkan juga keberadaan sekolah swasta yang merosot jatah penerimaan murid barunya,” imbuh Politikus Gerindra Kotim ini.

Sutik melanjutkan, saat ini tengah berlangsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang pendidikan SMP sederajat dan  sekolah dasar sederajat di Kotim.  Menurutnya tidak sedikit, seperti  tahun sebelumnya sekolah swasta hanya mendapatkan jatah murid baru  di luar harapan,  karena kurangnya  keberpihakan dan pembinaan dari pemerintah setempat. Pemerintah lanjutnya,  seakan tutup mata dan melempar tanggung jawab pembinaan itu  dengan dalih  tidak bisa intervensi  kepada minat murid yang ingin masuk sekolah negeri.

”Pokoknya tahun ini  kita minta jangan ada sekolah yang menerima  lebih dari  koutanya, karena itu  merupakan cara halus untuk mematikan sekolah swasta. Kami berpandangan tidak ada sekolah swasta dan negeri . Tapi yang ada, tujuannya yakni mencerdaskan anak-anak kita. Maka dari itu kita mesti berdayakan seluruh sekolah yang ada, sehingga bisa berjalan beriringan,”pungkas Sutik. (ang/gus)