SAMPIT – Memulai program pengelolaan sampah secara efektif, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotim bersiap mendirikan depo pengolahan sampah, di dalam Kota Sampit. Kepala DLH Kotim yang baru Sanggul Lumban Gaol mengatakan, pihaknya telah pihak Kodim 1015 Sampit, untuk meminjam lahan tempat berdirinya depo sampah tersebut.
”Saya sudah meminta dengan pak Dandim untuk bisa meminjam pakaikan lahan mereka yang ada di Jalan pramuka. Di sana nanti akan berdiri depo sampah yang bisa jadi percontohan,” terangnya, Jumat (4/8) kemarin.
Lebih lanjut dijelaskan, bangunan depo sampah yang terbilang pertama kalinya di Kotim itu,
direncanakan dibangun 20x50 meter. Pengelolannya, pihak DLH akan bekerja sama dan akan membina para pemulung untuk memilah sampah basah dan kering, sebelum memasuki Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Setelah dipisah oleh para pemulung lanjut Sanggul, di TPA nantinya sampah-sampah yang masuk akan kembali dimanfaatkan baik sebagai daur ulang atau pembuatan kompos. Pengangkutan menuju TPA pun akan diilakukan dengan teratur dalam 1x24 jam, agar depo tetap dalam keadaan bersih dan tidak mengganggu pemandangan.
Sanggul mengakui, pengelolaan sampah ini merupakan masalah krusial yang betul-betul menjadi momok di Kotim. Selain itu terkendala ukuran TPS yang kecil, sedangkan pembuangan sampah seiring dengan pertambahan penduduk yang begitu cepat. Hal itu membuat sampah semakin meningkat dan tidak beriringan dengan luasan tempat pembuangan sampah itu sendiri.
”Untuk itu, yang pertama harus kita lakukan adalah mengelola sampah dari masyarakat ke TPS lebih dulu. Memang ada banyak metode, pola dan manajemen persampahan. Tapi mungkin dalam bulan-bulan yang akan datang, kita akan memulai lebih dulu dengan menggelar diskusi publik,” pungkas mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kotim ini.
Sanggul menambahkan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola lingkungan dan kebersihan Kotim. Itu sebabnya, perlu ada masukan dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh, pengamat lingkungan, akademisi dan lainnya, mengenai program pengelolaan lingkungan tersebut.
”Ini perlu dilakukan sebab fasilitas negara adalah milik kita semua, dan karena itu harus kita kelola bersama pula,” tandasnya. (sei/gus)
