SAMPIT - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), William Novetra mendesak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mewajibkan seluruh kepala desa memasang APBDes melalui papan pengumuman.

Termasuk program yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan beserta dengan anggarannya.

"Seluruh desa kami minta agar APBDesa dipajang secara terbuka agar tidak ada yang ditutupi dan memudahkan pengawasan oleh masyarakat," kata William, Selasa (22/8).

William mengaku prihatin belakangan ini banyaknya kepala desa dilaporkan warganya atas penyalahgunaan dana desa. Menurutnya persoalan itu berawal dari sikap kepala desa dan jajarannya yang kurang paham dengan aturan, ditambah lagi niat kurang baik terhadap pengelolaan dana desa.

Dia juga mendorong agar peran pendamping desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih diperkuat. Saat ini peran dua hal itu dianggap tidak maksimal.

"BPD juga jangan sampai lemah dalam pengawasannya. Ini peran BPD serta pendamping desa yang harus dikuatkan dan juga mereka harus berani menolak LPj Kades itu kalau memang tidak sesuai aturan. Karena itu adalah uang masyarakat bukan uang pribadi," tegasnya.

Politikus Partai Demokrat ini juga meminta agar DPMD Kotim tegas kepada desa yang terindikasi menyalahgunakan dana desa. Laporan para Kades itu hendanya diverifikasi secara faktual dan cermat.

"Ya jangan mudah diloloskan setiap LPj desa. Harus diverifikasi faktual agar anggaran itu benar-benar tepat sasaran," tukasnya. (ang/fm)