SAMPIT-Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli mengungkapkan,  lokasi yang direncanakan untuk pembangunan kantor pemerintahan, termasuk markas Kepolisian Resort Kotim yang baru, dan kantor DPRD Kotim  yang baru, bakal terhambat dengan mahalnya patokan harga tanah.

Menurutnya, atas rencana tersebut, ada pihak yang mau mengambil keuntungan besar, dengan mematok harga tanah terlalu mahal.  Jhon mengatakan, harga tanah di lokasi awal rencana pembangunan sejumlah kantor baru tersebut sudah dipatok sekitar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per meterpersegi. Ditegaskannya, untuk melanjutkan rencana tersebut sebaiknya pemerintah mencari areal yang lain.

 ”Harga tanah di sekitar Bunbdaran  Balanga   sudah mulai dinaikan dan sangat sulit dijangkau karena  berkisar Rp2,5 juta per meter. Hal ini menjadi kenbdala bagi kita ke depan untuk membangun kota ini, “ujar Jhon.

Dikatakannya pula, menyikapi itu Pemkab Kotim sudah menyiapkan lokasi lain yang tidak kalah strategis, dengan harga tanah yang  masih bisa terjangkau.

Jhon juga mengatakan, dalam mengembangkan kota Sampit ke depan, pihaknya tidak ingin anggaran hanya cukup untuk pembebasan lahan saja. Dan ditegaskanya, kawasan bundaran Balanga itu rencananya akan ditetapkan sebagai daerah terbuka hijau, dan  100 meter dari jalan raya itu nantinya harus steril dari pembangunan gedung.

”Itulah salah satu hambatan rencana arah penataan kota ini kedepannya. Harga tanah, tempat rencana lokasi pembangunan kantor sudah selangit, maka itu perlu ada opsi yang lain,” pungkas Politikus PDI Perjuangan ini. (ang/gus)