PANGKALAN BUN – Guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui usaha sarang burung walet, Pemkab Kobar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bakal mengawasi pengiriman sarang burung walet. Diduga banyak pengusaha walet yang tak menunggak atau tak membayar retribusi.

”Di bandara kita akan tempatkan petugas untuk mengawasi dan kita akan membuat MoU dengan Balai Karantina," kata Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan Bapenda Kobar Derry Damayanti, Rabu (13/9).

Menurut Derry, Bapenda selama ini kesulitan mengetahui kapan pengusaha walet akan melakukan panen dan kapan pengusaha tersebut akan menjual hasilnya. Pasalnya, tidak semua pengusaha melaporkan hasilnya setiap masa panen.

”Sampai 31 Agustus 2017, dari target Rp 3 miliar, realisasi baru Rp 104.213.000 atau 3,57 persen saja yang baru membayar PAD sarang burung walet ini," katanya.

Berdasarkan data tahun 2012, lanjutnya,  ada sekitar 243 bangunan sarang burung walet di Kobar. Sementara pengusaha sarang burung walet ada sekitar 80 orang. Satu pengusaha bisa memiliki delapan bangunan, bahkan lebih.

”Bapenda belum melakukan update data, karena sulitnya mencari informasi siapa pemilik bangunan tersebut," ujarnya.

Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembaharuan data pengusaha walet. Dia berharap penjaga bangunan, minimal ketua RT kooperatif memberikan informasi.

”Tiap tahun pengusaha wajib membayar PAD 10 persen dari hasil penjualannya. Tapi, berdasarkan informasi, transaksi pengiriman melalui bandara Iskandar sekitar dua hingga tiga ton pengiriman sarang burung walet per bulannya," tandasnya. (jok/ign)