PALANGKA RAYA - Penetapan oknum dosen Universitas Palangka Raya (UPR) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Dr SMD sebagai tersangka mendapat dukungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR. Tersangka sendiri dikenakan pasal 12 huruf E UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.BEM UPR mendesak kepolisian mampu mengungkap praktik ilegal lain, yang diduga melibatkan oknum dosen lain, sehingga universitas terbesar di Kalteng itu bisa lebih baik dan mampu menciptakan cendikiawan dan lulusan terbaik dalam pembangunan di seluruh Bumi Tambun Bungai.
“Kita dukung langkah kepolisian, ini adalah sikap BEM karena insiden itu sudah jadi kesalahan besar terutama pada Fakultas MIPA, ada pungli padahal peraturan menteri melarang untuk hal tersebut,” ungkap Presiden BEM UPR, Jimmy Balantikan Sumbada kepada Radar Palangka, Kamis (14/9).
Jimmy menegaskan dalam universitas negeri tidak ada pungutan lain, sehingga perbuatan tersangka memang menyalahi aturan. Hingga nampak terlihat jelas bahwa itu adalah keburukan pihak kampus, dengan dalih menutupi keburukan melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).”Istilahnya lempar batu sembunyi tangan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jimmy menilai HMJ dibuat sebagai wadah untuk cuci tangan pihak kampus, artinya HMJ dijadikan bamper padahal fungsi HMJ adalah wadah untuk pengelolaan kegiatan mahasiswa bukan lokasi pungutan.
”HMJ itu bukan ranahnya untuk penggandaan skripsi atau hal lain terkait akademik,”terangnya.
Didampingi, Wakil Presiden BEM UPR Syeba Ferea Mangkuwongan, Jimmy mengungkapkan berdasarkan hasil koordinasi kepada kepolisian, disebutkan aparat hukum akan terus membongkar lebih dalam praktik liar tersebut.
”Ini akan terus diselidiki, ternyata tersangka adalah ketua Jurusan MIFA. Saya juga tegaskan beliau bukan staf tetapi dosen. Kami mendorong ini bisa terungkap lebih dalam semua biar UPR ini bisa lebih baik,” ucapnya.
Menurut Jimmy sebenarnya BEM berkomitmen untuk membongkar praktik liar lebih besar, artinya praktik itu masih banyak dan itu tidak hanya di satu jurusan melainkan hampir merata di semua fakultas.
”Masih banyak ada sogok menyogok, jual beli nilai dan jujur ini kalau gak beli diktat di MKU bisa gak lulus, ini juga mahasiswa takut untuk melaporkan karena ada intervensi, maka itu hal inilah kita sama-sama berantas semua itu,”terangnya.
Jimmy menambahkan dengan kejadian ini bisa dijadikan cambukan kepada calon rektor harus benar-benar tegas terhadap staf, dosen, pejabat struktural maupun pihak terkiat dalam universitas agar pungli dan praktik illegal lain tidak ada lagi.
”BEM berharap rektor terpilih benar-benar transparan dan terbuka kepada semua. Kalau saat ini amburadul, baik tata kelola keuangan maupun universitas,” pungkas Jimmy.
Sementara itu, Mantan Presiden BEM UPR, Cenri menambahkan praktik itu telah lama berlangsung, namun dengan tindakan penangkapan tersebut diharapkan UPR lebih baik.
”Saya inginkan kasus itu bisa diuangkap hingga tuntas, karena saya yakin itu adalah permasalahan klasik dan sudah lama ada.Dan itu praktik ada diprodi-prodi lain di UPR,” terangnya.
Cenri menegaskan kedepan diharapkan tidak ada lagi pungutan-pungutan ilegal hingga membuat mahasiswa tidak cerdas.
”Jujur saya pernah menjadi korban pungutan diminta dosen, kalau dapat nilai bagus harus bayar. Saya yakin kepolisian bisa mengungkap lebih dalam,” pungkasnya. (daq/vin)
