PANGKALAN BUN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak eksepsi penasihat hukum empat terdakwa kasus sengketa lahan balai benih yang menyeret empat aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Kobar. JPU menilai pengadilan negeri (PN) Pangkalan Bun berwenang mengadili kasus tersebut.

JPU Asep Subhan mengatakan, dakwaan yang disusun jaksa sudah sesuai Pasal 143 Ayat 2 KUHAP. Dalam pembacaan replik tersebut, JPU juga menyimpulkan agar sidang dalam kasus ini dapat dilanjutkan dan berlanjut ke materi.

”Intinya, kita menolak atas eksepsi yang disampaikan, terkait yang dikatakan PH terdakwa batal demi hukum, sudah kedaluwarsa atau berkaitan dengan perintah jabatan. Semua sudah kita jabarkan dalam jawaban di persidangan,”tutur Asep.

Hal itu ditegaskan Asep dalam sidang lanjutan dengan empat terdakwa ASN Kobar, yakni Ahmad Yadi, Mila Karmila, Rosihan Pribadi, dan Lukman. Menurut Asep, agenda sidang selanjutnya adalah putusan sela, yang digelar Senin depan.

"Semua proses sudah dijalankan, baik dakwaan, eksepsi, hingga jawaban atas eksepsi. Jadi, selanjutnya menunggu putusan sela," ujarnya.

Menanggapi replik JPU, PH terdakwa, Rahmadi G Lentam menyerahkan sepenuhkan kepada majelis hakim. Dia meyakini dan percaya sepenuhnya hakim yang memimpin sidang merupakan orang pilihan dan terpelajar dalam menjalankan amanah undang-undang, sehingga putusan hakim akan sesuai dengan aturan.

”Saat ini kita serahkan saja kepada pengadilan, karena pengadilan yang berhak untuk menilai dalam persoalan ini setelah melihat semua dalil yang kami sampaikan,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi, dia menegaskan, yang disampaikan kepada mejelis hakim di persidangan didasari dalil atau dasar, termasuk adanya putusan Mahkamah Agung (MA). Namun, dia menyesalkan ada orang yang menyebut bahwa apa yang disampaikannya adalah dusta atau bohong, dan dia merasa dituding merekayasa.

Atas hal itu Rahmadi mengaku sudah melaporkan pernyataan tersebut. ”Ada satu orang dari keluarga ahli waris yang mengatakan data-data kami bohong, termasuk ada salah satu media yang wartawannya menulis berita dianggap telah melanggar kode etik jurnalistik, sehingga harus dilaporkan ke dewan pers,” ujarnya.

”Pengacara atau PH ini jangan disamakan dengan klien, harus hati-hati. Karena yang kita sampaikan semuanya memiliki dasar, bukan atas kebohongan. Salah satu dasar kita adalah putusan MA, berarti sama saja menganggap putusan MA bohong. Padahal, amar putusannya sudah jelas,” tegasnya.

Pantauan Radar Pangkalan Bun, sidang berjalan lancar. Aparat keamanan dari Polres Kobar melakukan pengamanan jalannya sidang. Sejumlah ASN di lingkup Pemkab Kobar juga tampak hadir memberikan dukungan pada empat ASN tersebut. (sam/ign)