PALANGKA RAYA – Kemerdekaan  tahun  1945  dan perjuangan  mempertahankan kemerdekaan  terletak  pada bersatu  padunya  kekuatan rakyat  Indonesia.  Sistem pertahanannya dikenala dengan sebutan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta,  yang  bertahan  hingga saat ini.

Atas  dasar  perjalanan sejarah  tersebut,  sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta  dimasukkan  ke dalam  Undang–Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  dengan  maksud  untuk  lebih mengukuhkan  keberadaan  sistem tersebut.  Kedaulatan  rakyat  dan TNI  serta  Polri  dalam  usaha pertahanan dan keamanan negara makin  dikukuhkan,  dengan kehadiran  rakyat sebagai  kekuatan  pendukung  dan Tni / Polri sebagai  kekuatan utama.

Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran mengajak masyarakat untuk memiliki wawasan mengenai pertahanan  dan kesadaran  bela  negara. Sebagai landasan  sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

“Oleh karena itu  kita harus  memiliki wawasan  pertahanan  dan kesadaran  bela  negara,  sebagai implementasi  hak  dan  kewajiban warga  negara  sebagaimana diatur  dalam  konstitusi, sekaligus sebagai landasan dalam mewujudkan provinsi kalimantan tengah yang “Berkah” (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis) dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia,” ungkapnya belum lama ini.

Rumusan  ini  salah  satu  ciri khas  sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta,  yang  melibatkan seluruh rakyat warga  negara, wilayah  dan  sumber  daya nasional secara aktif, terpadu, terarah dan berkelanjutan. (fta/vin)