KOTAWARINGIN LAMA – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin barat berupaya menciptakan kawasan dataran rendah dan bantaran sungai bebas banjir. Salah satu upayanya dengan melakukan normalisasi sungai.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengelar acara pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) untuk pekerjaan normalisasi sungai di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam), Selasa (5/12). PUPR akan menata drainase makro dan mikro secara terintegrasi. Serta memelihara sungai sebagai saluran induk sistim drainase kawasan.
Erdi Setiawan, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kobar menjelaskan, sosialisasi detail enggering design (DED) normalisasi sungai dan bangunan pengendali banjir. Tujuannya, yakni untuk menormalisasi fungsi sungai sebagai saluran drainase dan air baku.
”Di kegiatan PKM ini kami minta masukan dari masyarakat untuk program kegiatan normalisasi sungai,” jelasnya.
Di Kecamatan Kolam ada tiga sungai yang menjadi sampel yakni Sungai Asam dan Sungai Lopo di Kelurahan Kotawaringin Hilir dan satu sungai di Kelurahan Kotawaringin Hulu yaitu Sungai Hambawang.
Ke depannya, tambah Erdi, hasil kajian ini juga jadi kajian akademis untuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau. Diskusi interim DED normalisasi sungai ini juga dilaksaaan di Kecamatan Pangkalan Lada dan di kecamatan ini ada delapan sungai yang akan dinormalisasi.
Diakui Erdi, sejauh ini program untuk penenggulangan banjir ini belum ada penolakan dari masyarakat malah sebaliknya mendapat dukungan ini dibuktikan dari banyaknya masukan apabila program ini bisa terealisasi.
Khusus untuk normalisasi Sungai Asam dan Sungai Lopo ada kaitannya dengan rencana pembangunan embung di Danau Asam.”Terkait program ini dengan pembangunan embung ada hubungannya karena Sungai Asam sebagai salur pengeluaran sedangkan Sungai Lopo sebagai sumber airnya dan diharapkan Sungai Lopo menjadi longstroid satu kesatuan dengan Danau Asam,” kata Erdi.
Musyawir tokoh masyarakat yang juga ketua LPMK Kotawaringin Hilir sangat mendukung program ini. Namun, dia meminta kepada Dinas PUPR apabila pembangunan tanggul untuk penampungan air agar memperhatikan tempat tinggal, kebun dan tempat usaha warga yang ada di sepanjang Sungai Asam dan kaki Danau Asam, sehingga pembangunan ini tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga masyarakat. (gst/oes)
