PANGKALAN BUN– Penertiban penyaluran gas elpiji bersubsidi kapasitas 3 kilogram (kg), mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar). Salah satunya dengan menggunakan kartu kendali, untuk mengetahui mana warga miskin yang berhak menerima penyaluran bahan bakar bersubsidin tersebut, dan mana yang tidak berhak.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pasar Kobar, Jahotler Lumban Gaol menjelaskan, pihaknya sudah mengumpulkan sebagian data warga yang berhak mendapatkan penyaluran gas elpiji tersebut.

Menurutnya data yang sudah terkumpul yakni dari Kecamatan Kumai, dan tinggal memproses pencetakkan kartu. Kemudian untuk di Kecamatan Arut Selatan, sebagian datanya sudah terkumpul dan masih diselesaikan pengumpulannya.

”Di Kecamatan Arsel tinggal Desa Kumpai Batu Bawah, Pasir Panjang, Runtu yang belum.  Harapannya data penerima kartu kendali segera tuntas dan segera dicetak untuk didistrubusikan kepada yang berhak,” terangnya, Jumat (8/12) kemarin.

Jahotler menegaskan, melalui kartu kendali ini, nantinya dipastikan gas elpiji 3 kilogram akan sampai kepada warga yang berhak. Dan ia menduga, selama ini yang sering berteriak kesulitan memperoleh gas elpiji adalah justru orang yang mampu.

”Setelah data penerima kartu kendali lengkap, baru bisa diatur dan dipetakan untuk penyaluran elpiji 3 kilogram,”tambahnya.

Disinggung soal sebaran pangkalan elpiji yang selama ini menumpuk di wilayah Kecamatan Arsel, Jahotler setelah data diterima akan dilakukan pembagian, sehingga jatahnya bisa merata.

Lebih lanjut dipaparkannya, kuota gas elpiji di Kabupaten Kobar setiap bulannya mencapai sekitar 96 ribu tabung. Sementara data penduduk miskin di Kobar mencapai 40 ribu jiwa. Jika dihitung satu orang mendapat dua tabung gas elpiji 3 kilogram, maka dari kuota tersebut masih berlebihan. Tetapi selama ini selalu saja kurang.

”Ya selalu kurang karena yang memakai orang yang mampu. Kalau orang tidak mampu, dalam satu bulan paling hanya dua tabung gas elpiji yang ukuran 3 kilogram. Jadi seberapapun jatahnya, maka akan habis kalau yang menggunakan tidak tepat sasaran,”imbuh Jahotler.

Ditegaskannya juga, dengan adanya kartu kendali penyaluran gas elpiji 3 kilogram ini, maka jika masih ada pihak yang mencoba bermain-main dan menyalahgunakan penyaluran, maka pemerintah akan memberikan sanksi, terutama kepada pangkalan.

Jahotler menambahkan, sebelumnya pihak pangkalan juga sangat mendukung penerapan kartu kendali, karena selama ini pihaknya sering mendapat ancaman oleh orang-orang tertentu jika tidak melayani penjualan elpiji 3 kilogram.

”Kalau pakai kartu kendali justru lebih mudah dan kami juga merasa nyaman, karena jelas siapa yang berhak. Selama ini siapa pun tidak bisa dilarang untuk membeli, bahkan ada yang marah kalau tidak dilayani. Padahal secara materi yang bersangkutan mampu,”pungkas Jamal, salah satu warga pemilik pangkalan di Kecamatan Arsel, belum lama ini. (sam/gus)