SAMPIT - Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo j Wibowo menyesalkan adanya konflik antar warga dan aparat di BSK I Wilmar Grup, baru-baru ini. Terkait hal itu, dirinya meminta agar perusahaan yang kerap  menimbulkan konflik dan kegaduhan dengan masyarakat hendaknya jadi atensi pemerintah, untuk ditelisik.

”Perusahaan dan warga yang sering berkonflik ini hendaknya jadi prioritas utama penyelesaian dari pemerintah daerah, sebab di situ ternyata bibit konflik sudah sejak lama terjadi. Bahkan saya mencatat beberapa kali kejadian besar di wilayah BSK ini,”ujarnya kemarin.

Menurut Handoyo, persoalan itu akhirnya menyebabkan konflik warga dengan aparat. Meski begitu dia menegaskan agar warga masyarakat di daerah itu jangan terpancing dan terprovokasi. “Kita juga tegaskan, agar pihak warga di sana ini melihat persoalan  secara jernih. Masalah itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian,”tambah Politikus Demokrat ini.

Selain itu dirinya juga mendesak agar tim audit Pemkab Kotim, bisa mengaudit perusahaan tersebut. Dirinya mensinyalir, ada hak masyarakat di sana yang masih belum dibebaskan, dan masuk dalam kawasan Hak Guna Usahga HGU) perusahaan. Bahkan lanjutnya, bisa jua pihak perusahaan menggarap lahan di luar ketentuan perizinan.

”Maka dari itu, untuk mensterilkan persoalan ini,  saya kira tim dari  Pemkab yang turun tangan. Pemkab harus menjelaskan apakah perusahaan itu menggarap lahan d iluar izin mereka atau tidak. Kalau soal urusan hukum dan pidana penembakan, hal itu kita serahkan kepada aparat. Yang penting kita urus soal sengketa dengan warga yang mengklaim lahan di sana,” pungkas Handoyo.(ang/gus)