PANGKALAN BUN – Persidangan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan milik Brata Ruswanda di Jalan Padat Karya, Gang Rambutan, Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, yang menjerat 4 pejabat Aparatur Sipir Negara (ASN) Pemkab Kobar, berlanjut, Rabu kemarin (3/1). Lahan bersengketa tersebut, kini digunakan untuk demplot pertanian atau balai pembenihan.
Sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemarin menghadirkan salah satu saksi, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), M. Fauzi. Di hadapan hakim, dirinya membantah telah menganggarkan dana senilai Rp 7,9 Miliar untuk pembelian lahan balai benih itu.
”Nilai Rp 7,9 Miliar itu ditentukan oleh tim penilai aset,” tegasnya dalam persidangan.
Fauzi menerangkan, pada saat itu, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa ada aset milik Kabupaten Kobar yang nilainya nol. Pasalnya, dalam setiap aset harus memasukan jumlah nilai yang dibeli atau hibah.
”Maka dari itu tim penilai aset menemukan nilai aset Rp 7,9 Miliar, berdasarkan perhitungan luas dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” terangnya.
Fauzi juga tetap membantah pertanyaan dari Penasehat Hukum 4 ASN, Rahmadi G Lentam, yang menanyakan apakah benar ada anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar untuk melakukan pembelian aset tersebut.
”Tidak pernah ada anggaran atau melakukan pembelian sebesar Rp 7,9 Miliar. Sekali lagi angka tersebut merupakan aset yang dikeluarkan oleh tim penilai,” sebutnya.
Perlu diketahui, kasus pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan milik ahli waris Brata Ruswanda ini menjerat empat aparatur sipil negara (ASN). Mereka adalah Kepala Disnakertrans Kobar Ahmad Yadi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kobar Rosihan Pribadi, Sekretaris DPKH Kobar Lukmansyah dan Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kobar Mila Karmila.
Mereka tersandung kasus ini saat masih bertugas di Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kobar, lahan yang dimaksud adalah lahan balai benih di Jalan Padat Karya, Gang Rambutan, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kobar.
Sementara itu, setelah mendengarkan saksi dari kepala BPKAD Kobar kemarin, sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (10/1) pekan depan, dengan agenda yang masih sama, yakni pemeriksaan saksi-saksi. (jok/gus)
