SAMPIT – Kekurangan guru dan tenaga medis saat ini seharusnya bisa diminalisir. Di antaranya dengan pemberdayaan warga lokal yang lulusan pendidikan jurusan tersebut. Terutama mereka yang dari desa tersebut, hendaknya dikembalikan ke desa masing-masing untuk mengabdi.

”Selama ini pemkab terus mengangkat tenaga kontrak untuk guru dan medis. Ke depannya, harus warga desa itu yang diangkat dan ditugaskan mengabdi di desanya. Dengan begitu, pelayanan bisa maksimal,” kata Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi.

Supriadi menuturkan, dengan pemanfaatan orang lokal jadi tenaga medis dan guru, pegawai bisa melayani dengan maksimal dan setia di tempat. Ini tentunya akan jadi awal pelayanan publik yang maksimal.

Sebab, selama ini yang jadi keluhan kadang pegawai kontrak yang diangkat, baik medis dan guru, kadang ada yang jarang di tempat. Dengan beban keuangan daerah saat ini, lanjutnya, pengangkatan tenaga kontrak dan honorer harus dikendalikan. Sebab, tidak mungkin anggaran untuk gaji itu melewati ambang batas ketentuan.

”Pemkab juga harus melihat kondisi keuangan daerah. Agar pemerataan bisa dilakukan dan pelayanan maksimal, ketika ada pengangkatan tenaga kontrak atau PNS, warga setempat hendaknya bisa diprioritaskan agar tidak ada istilah pengabdian setengah hati kepada masyarakat,” tuturnya.

Sejauh ini, kata politikus  Golkar itu, keberadaan PNS dan tenaga kontrak masih banyak terfokus di daerah perkotaan. Kadang juga terlalu menumpuk di SOPD. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penempatan ulang hingga merata ke pelosok.

”Kami juga berharap agar usulan  formasi CPNS bisa dikabulkan pemerintah pusat. Kami siap membantu pemerintah daerah untuk bersama-sama menyampaikan persoalan daerah ini. Pasalnya, jika tidak diurus, pusat tidak tahu masalahnya di Kotim,” kata dia. (ang/ign)