SAMPIT – Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli menyarankan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) tidak lagi menunda pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dia mendorong agar di semester pertama, serapan anggaran sudah dikebut. Ini penting untuk meninggalkan kebiasaan pekerjaan yang dilelangkan di semester kedua yang kerap menumpuk.

Menurut Jhon, persiapan pelelangan pekerjaan semestinya sudah diselesaikan Januari lalu. Karena itu, selanjutnya di bulan kedua sudah bisa diunggah melalui LPSE. ”Kami harus hindari kebiasaan menggenjot pekerjaan di akhir tahun anggaran. Bahkan, ada yang pelelangannya di semester kedua. Pola lama ini harus diubah,” kata dia.

Mulai tahun ini, lanjutnya, sejumlah megaproyek akan dimulai. Untuk proyek dengan nilai ratusan miliar masih dalam kategori tahun jamak, sehingga tidak terikat satu tahun anggaran. DPRD menekankan, untuk program yang sifatnya reguler, secepatnya dilaksanakan di lapangan.

Selain dibatasi waktu, juga untuk memudahkan pengawasan  dan memberikan waktu yang panjang bagi rekanan agar kualitas yang maksimal bisa dilakukan dengan maksimal pula. Menurut Jhon, pelaksanaan program reguler untuk anggaran tahun ini tidak kalah besar dan tersebar di seluruh SOPD.

”Ketua tim anggaran harus evaluasi. Semester pertama ini harus sudah melonjak untuk serapan dan realisasi anggaran. Jika ada SOPD yang masih suka mengulur waktu pelaksanaan, itu harus dievaluasi apa yang melatarbelakangi. Jadi, kalau semuanya sudah lengkap tanpa ada halangan, kenapa harus ditunda-tunda,” kata dia.

Ketua DPRD Kotim tiga periode ini menegaskan, pelaksanaan pembangunan harus berorientasi kepada kepentingan banyak orang. Anggaran yang dikucurkan jangan hanya untuk sektor konsumtif. Artinya, tidak ada imbal balik kepada kehidupan masyarakat.

”Maunya setiap anggaran harus jadi anggaran yang produktif, bisa memberikan dampak kepada sendi kehidupan masyarakat lainnya. Jangan sampai anggaran itu polanya konsumtif,” tegas dia. (ang/ign)