MANAGED BY:
SENIN
18 OKTOBER
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PANGKALANBUN

Selasa, 06 Maret 2018 15:47
Penasehat Hukum Optimis 4 ASN Bebas
SIDANG: Penasehat Hukum saat membacakan nota pembelaan terdakwa dalam persidangan di PN Pangkalan Bun, kemarin.(JOKO HARDYONO/RADAR PANGKALAN BUN)

PANGKALAN BUN – Persidangan kasus pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan milik Brata Ruswanda di Jalan Padat Karya, Gang Rambutan, Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, yang menjerat 4 pejabat Aparatur Sipir Negara (ASN) Pemkab Kobar, berlanjut Senin (5/3) kemarin. Lahan itu bersengketa setelah digunakan untuk demplot pertanian.

Agenda sidang yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun kemarin, pembacaan pembelaan.

Usai persidangan, perwakilan keluarga ahli waris Brata Ruswanda, Kuncoro menyampaikan, pihaknya percaya kepada majelis hakim berdasarkan bukti, fakta dan kebenaran, dengan pasti memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut.

“Saya percaya bahwa hakim bertindak seadil-adilnya demi tegaknya keadilan dan kebenaran,” ungkapnya.

Kuncoro mengatakan, selama ia mengikuti  jalannya persidangan, menurutnya dari semua saksi yang hadir sudah sangat terang benderang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan satu bukti kepemilikan tanah tersebut, dan hanya berdasarkan foto copy SK gubernur.

”Saksi yang terakhir dari BPN Provinsi Kalteng pada saat memberikan kesaksian,  terang-terangan menyatakan bahwa SK gubernur tahun 1974 tidak pernah ada. Tidak pernah teregister, tidak pernah terdaftar, itu jelas sekali, bagaimana bisa mereka menguasai aset dengan surat yang tidak pernah ada,” paparnya.

Dilanjutkan Kuncoro, pada tahun 2013 aplikasi simbada ditulis pembelian Rp 7,9 miliar, dengan diakui SK gubernur tahun 1974, kemudian setelah sekian tahun tiba-tiba muncul pembelian dengan nilai tersebut. ”Jadi semua saya percayakan kepada Yang Mulia Hakim, bahwa akan memutuskan berdasarkan bukti fakta kebenaran yang ada, fakta di persidangan tidak bisa dipungkiri,” tuturnya. 

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Rahmadi G Lentam menyampaikan, jika ada indikasi terjadinya tindak pidana, maka pelakunya bukan para 4 terdakwa tersebut, akan tetapi ada orang atau oknum tertentu yang melakukan kejahatan.

”Babak selanjutnya mari kita tunggu.  Insha Allah selesai keputusan, sesuai janji kita kemarin dan saya sudah kontak sekretariat negara. Dari hasil ini kita membuat petisi kepada Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Komnasham, dan DPR RI agar melakukan perlindungan hukum yang maksimal terhadap para ASN yang melaksanakan tugas jabatan,” imbuhnya.

Menurut Rahmadi, ASN yang jadi terdakwa dalam sidang ini, bertugas menyangkut pencatatan barang milik negara atau daerah. Terkecuali lanjutnya, jika ASN bersangkutan betul-betul melakukan penggelapan secara nyata barang milik negara dan milik daerah.

Atau terang Rahmadi, ada perkara lain, ASN bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi, yang secara faktual sudah bisa dibuktikan kerugian keuangan negaranya.

”Sepanjang tidak, ini yang kita minta pemerintah memerhatikan sungguh-sungguh serius, karena nantinya efek dari perkara ini hampir semua pengurus barang di Kabupaten Kobar itu tidak sanggup. Karena siapa tahu suatu saat dijadikan tersangka walau pun melaksanakan tugas secara benar,” terangnya.

Rahmadi menambahkan, semua surat bukti yang berkaitan dengan tanah sengketa yang sudah dalam putusan Mahkamah Agung menolak semua semua gugatan ahli waris Brata Ruswanda, sehingga  sebetulnya persoalan kepemilikan tanah sudah selesai.

“Seandainya ini memang terbukti milik pemerintah sekalipun, apabila 4 terdakwa ada menjual, menggadaikan, maka saya katakan terbukti, walau pun itu bukan milik Brata Ruswanda, karena dalam delik penggelapan harus dipisahkan,” ulasnya.

Rahmadi juga menegaskan, perkara ini selesai, harus diungkapkan sungguh-sungguh siapa pelaku kejahatan yang nyaris sempurna merampas tanah negara ini. ”Saya optimis bebas murni, sesuai fakta persidangan. Insha Allah terdakwa bebas murni,”cetusnya.

Terpisah, ssai persidangan, pihak NGO Pemerhati Peradilan Indonesia, melalui Presiden Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK),  Dr Ery Setyanegara turut menilai kasus ini. Menurutnya nilai kebenaran tidak bisa dipungkiri melihat dari fakta persidangan, dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak gegabah untuk menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. 

”Dari hasil penelitian sudah dapat dilihat dalam fakta persidangan, bukti materil adalah peran siapa menggunakan apa, jadi hukum pidana ini melihat perannya apa sebagai apa,” ujarnya, Senin (5/3) di PN Pangkalan Bun.

Ery meneruskan, ia melihat dalam persidangan tersebut ada dua pidana umum dan khusus. Menurutnya pidana umum bisa dijerat dengan pasal lainnya.  “Kita tidak mengintervensi, majelis hakim bisa lebih jeli melihat dan Jaksa Penuntut Umum bisa obyektif melihat peran siapa dan tentang perilakunya terhadap tindak pidana ini,” terangnya.

Ery menambahkan,  dua esensi bisa dimulai kembali dibuka atau perintah hakim yang baru, mengenai penggelapan dokumen dengan berkas otentik, yang bahkan mengarah ketindak pidana korupsi.

”Karena kita mensinyalir ada dugaan kuat bahwa ini ada persekongkolan (permainan) kejahatan di dalam SK gubernur. Ada pengadaan barang  dan jasa yang menyangkut uang negara yang disalahgunakan peruntukan. Ada unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang harus digali,” pungkasnya.(jok/gus)

 


BACA JUGA

Jumat, 15 Oktober 2021 18:57

Polsek Bantu Penanganan Warga ODGJ

PANGKALAN BUN- “Kita bantu mengamankan karena khawatir tenaga kesehatan ini…

Rabu, 13 Oktober 2021 17:17

Desa Ini Ubah Sawah Jadi Tempat Wisata

PANGKALAN BUN -Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin…

Rabu, 13 Oktober 2021 17:13

Banjir Ternyata Masih Genangi Rumah Warga

PANGKALAN BUN - Sebagian rumah warga di Kelurahan Baru, Kecamatan…

Senin, 11 Oktober 2021 12:01

NGGA SEREM LAGI..!! Bantaran Sungai Ini Bakal Semakin Cantik saat Malam

 Semakin turunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memotivasi…

Sabtu, 09 Oktober 2021 12:41

Jangan Begini kalau Ada Kebakaran, Petugas Pemadam Kesal Tau Ngga..!!?

 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluhkan keberadaan kerumunan warga…

Sabtu, 09 Oktober 2021 12:31

Ngebut Pakai Motor Gede, Cewek Ini Seruduk Siswi SMP, Malah Khawatirkan Motornya

Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan roda dua terjadi di Jalan…

Rabu, 06 Oktober 2021 10:05

Arut Utara Terancam Banjir Susulan Lagi

Debit air di kawasan hulu Sungai Arut, Kecamatan Arut Utara,…

Rabu, 06 Oktober 2021 10:04

Jalani Rawat Jalan Setelah Operasi Pemisahan, Si Kembar Boleh Keluar dari Rumah Sakit

Bayi kembar Muhammad Ibrahim dan Muhammad Abdullah kini sudah diperbolehkan…

Senin, 04 Oktober 2021 10:47

Kepedean..!! Motor Curian Dipakai Keliling Perumahan, Bonyok Dihajar Warga

 Satu terduga pelaku pencurian kendaraan yang belum diketahui identitasnya bonyok…

Sabtu, 02 Oktober 2021 10:26

Tak Mampu Bayar Denda, Pemuda Desa Dianiaya, 5 Anggota Perguruan Jadi Tersangka

 Aksi penganiayaan dialami oleh Arut Ariyanto yang dilakukan oleh sejumlah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers