PALANGKA RAYA - Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam empat besar provinsi paling rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2018. Pasalnya, berdasarkan data BMKG, kondisi gambut lebih kering di banting Tahun 2017.

 Pemerintah pusat sendiri menetapkan 12 provinsi termasuk daerah rawan Karhutla, dari 12 provinsi tersebut, Kalteng masuk 4 besar paling rawan bersama tiga provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. 

 "Tahun 2018 penanganan Karhutla harus lebih ditingkatkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Mengapa kita gelar Rakor Karhutla di Kalteng, karena Kalteng merupakan salah satu provinsi paling rawan Karhutla," kata Asisten Deputi  Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam, Drs Bambang Sugeng, SH, Kamis (12/4).

 Secara nasional, pemerintah telah menetapkan 12 provinsi sebagai wilayah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, yakni Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, NTT dan Papua. 

Provinsi yang ditetapkan sebagai rawan Karhutla ini perlu penanganan khusus, terutama terhadap 4 provinsi dari 12 provinsi yang ada. Pasalnya, 4 provinsi tersebut paling rawan kecelakaan.

 "2018 kondisi alam lebih ekstrem lagi, karena kondisi lebih kering dari tahun 2017. Untuk itu, perlu penanganan ekstra agar tidak terulang kebakaran yang parah," tegasnya. 

Mengingat dampak Karhutla cukup parah dan Indonesia sering diprotes negara tetangga, pemerintah fokus pada pencegahan. Pemerintah telah menetapkan Kalteng dan 11 provinsi lainnya siaga darurat bencana kebakaran.

 "Status ini dikeluarkan agar kita fokus pada pencegahan. Karena tahun ini kita ada beberapa agenda kegiatan nasional bahkan internasional, yakni tuan rumah Asian Games. Jangan sampai 2018 kebakaran menjadikan kita sorotan dunia dan dicap sebagai negara pengekspor asap," tukasnya.

 Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalteng, Darliansjah mengatakan, pada tahun 2017 ada penurunan yang cukup signifikan, baik hotspot maupun areal yang terbakar.

 "2017 penurunan jumlah hotspot sekitar 92 persen dan luas area terbakar turun 99,2 persen. Ini sungguh luar biasa dan atas kerjasama yang baik antar semua lembaga dalam pencegahan dan penanganan," ucapnya. 

Pada tahun 2018, Pemprov Kalteng telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan, salah satunya pembentukan satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Pemprov juga mengoptimalkan peran serta masyarakat dan berbagai lembaga untuk pencegahan.

 "Status siaga darurat bencana karhutla ini kita tetapkan hingha 21 Mei mendatang. Kita akan melihat apakah status ini kita tingkatkan nantinya. Yang jelas berbagai upaya dan koordinasi terus kita lakukan untuk pencegahan," tandasnya. (arj/fm)