PANGKALAN BANTENG-Rencana  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) yang akan menutup aktivitas prostitusi di tiga lokalisasi  tampakanya akan berjalan mudah. Pasalnya sejumlah  penghuni lokalisasi terutama para Pekerja Seks Komersial (PSK), kini sudah mulai angkat kaki dari lokasi mangkal mereka.

Sumber Radar Pangkalan Bun di lokalisasi Sungai Pakit mengungkapkan,  ada bebarapa penghuni yang sudah mulai pulang kampung. Selain mendekati puasa, kepulangan mereka diduga untuk menghindari pemulangan PSK yang akan dilakukan oleh pemerintah.

”Biasanya kalau puasa mereka (PSK) juga pulang mas. Bukan semata-mata karena menghindari pemulangan itu,”ungkapnya, Minggu (6/5).

Menurutnya, para PSK sebenarnya sangat ingin diberdayakan dan mendapatkan pelatihan serta bantuan modal usaha. Namun yang masih menjadi keluhan mereka adalah karena pola pemulangan hingga ke kediaman asal, yang sudah tidak bisa ditawar lagi.

”Kalau dari kami (pemilik wisma) kita tidak memaksa mereka untuk pulang sesuai arahan pemerintah atau pulang sendiri. Kita juga tidak bisa melarang mereka kalau ingin pulang. Karena memang untuk bulan puasa biasanya semua aktivitas di wisma tutup,”papar sumber ini.

Sementara itu, Kasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kobar, Lukman Fandinata mengatakan pihaknya telah mengetahui kabar kepulangan para PSK-PSK tersebut. Menurutnya pihak dinas juga tidak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal dan dipulangkan sesuai dengan keinginan pemerintah.

Meski belum menyebut jumlah pasti para PSK yang kini telah pulang, Lukman menjelaskan bahwa  pendataan ulang para PSK di lokalisasi Dukuh Mola, Simpang Kodok dan RT 12 Sungai Pakit terus dilakukan.

”Iya mas, kita sudah dengar kabar itu. Saat ini sedang dalam proses perbaruan data para PSK agar saat dipulangkan data-data mereka sudah benar-benar valid,”kata Lukman.

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Kobar,  Sri Purwanti. Menurutnya Pemkab Kobar,  harus tetap pada pendirian untuk memulangkan PSK. Selain itu dirinya juga mempertanyakan mengenai jumlah PSK yang berkurang jelang  program pemulangan.

”Data awal 250 orang PSK. Tapi data terakhir sekitar 230 an. Artinya berkurang sebelum dipulangkan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka yang sudah pulang duluan harus didata, agar saat mereka kembali lagi dan tetap menjadi PSK akan lebih mudah untuk ditindak,”imbuhnya.

Selain itu lanjut Sri,  paska penutupan aktivitas secara total di tiga lokalsiasi itu, Pemkab wajib menyiapkan pengamanan lebih ketat agar para PSK tidak kembali lagi.

”Dan perlu juga dilakukan razia di seluruh kawasan.  Satpol PP dan aparat kepolisian bisa saling bantu. Jangan sampai tiga lokasi itu ditutup, kemudian muncul lokasi-lokasi lain yang secara umum kecil, tapi jumlahnya banyak dan menyebar dimana-mana. Ini yang harus diwaspadai,”pungkasnya. (sla/gus)