SAMPIT – Kebocoran data yang tidak valid oleh Bawaslu Kotim menuai kritikan keras dari kalangan DPRD Kotim. Data yang berkaitan dengan parpol dan bakal calon itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik antarpendukung. Bawaslu didesak melakukan evaluasi internal.

”Sangat mungkin sekali menciptakan konflik, karena semua calon ada pendukung fanatiknya,” kata anggota Komisi III DPRD Kotim Sarjono, Jumat (27/7).

Sarjono meminta agar memasuki tahun politik kali ini, jangan ada yang menyebarkan data tidak valid. Apalagi jika itu dilakukan instansi penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu.

”Mestinya, data tak valid demikian jangan sampai keluar dan tersebar. Ini  berpotensi membuat masalah dalam pelaksanaan pemilu. Untungnya ketika data itu keluar, suasana belum panas di kalangan  pendukung,” ujar Sarjono.

Dia mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) Bawaslu, sehingga data yang diterbitkan itu bisa keliru. ”Internal Bawaslu harus dievaluasi agar jangan ada hal serupa terulang lagi di kemudian hari,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Kotim Parimus mengingatkan agar kejadian tersebut tak terulang kembali. Pihaknya menekankan agar data yang masih tidak valid jangan sampai menyebar dengan mudah melalui media sosial.

”Yang pasti ini akan jadi pelajaran bagi semuanya dan kami bisa memaklumi hal tersebut,” tegasnya.

Seperti diberitakan, beredarnya informasi bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Demokrat Kotim yang mengalami perubahan membuat partai tersebut meradang. Dalam informasi itu, bacaleg Demokrat tidak sesuai dengan dapil yang terdaftar di sistem informasi pencalonan (silon). Anehnya, hanya Partai Demokrat yang mengalami kesalahan.

Data itu bersumber dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotim. Ketua DPD Partai Demokrat Kotim Parimus mengatakan, meski tidak dirugikan, dia menyesalkan penyebaran informasi itu.

Menurutnya, kinerja Bawaslu Kotim kurang profesional. Padahal, di silon, daftar bacaleg mereka sudah jelas. Harusnya, jika ingin mencari data, Bawaslu bisa meminta dengan KPU Kotim.

Bawaslu Kotim mengakui ada kesalahan dalam data bacaleg yang belum valid dan telah tersebar itu. Salah satunya tidak sesuainya nomor urut bacaleg Partai Demokrat, seperti bacaleg yang awalnya nomor urut 1, menjadi nomor urut 10.

”Sebenarnya itu cuma kekeliruan. Data itu sebenarnya data belum fix, tapi anehnya ada yang mengeluarkan tanpa ada koordinasi ke kami,” kata Komisioner Bawaslu Kotim Eka Sazli.

Eka mengakui hal itu kelalaian pihaknya. Bawaslu sudah memperingatkan oknum yang sengaja mengeluarkan data itu dari internal mereka. ”Kami sudah peringatkan,” tegasnya. (ang/ign)