PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menuntut kesanggupan sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kotawaringin Timur untuk ikut menangani perbaikan ruas jalan Pelantaran, Tumbang Sangai dan Tumbang Kalang.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng Rawing Rambang mengatakan, ruas jalan di wilayah itu yang dibebankan pada pihak perusahaan sekitar 16,4 kilometer. Berdasarkan kesepakatan, pihak perusahaan memilih penanganan tiga kelompok dengan nilai kurang lebih Rp 26,8 miliar.

“Jadi Disbun mewakili Pemprov sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan. Jadi terhitung hari ini (kemarin) sampai dua minggu ke depan harus ada kesiapan perusahaan, mengenai kesanggupan perbaikan jalan,” jelas Rawing, Kamis (2/8).

Ia menyebutkan, untuk penanganan ruas jalan itu bukan perkara yang sulit bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan yang akan terlibat cukup banyak, yakni 48 perkebunan, 15 pertambangan dan lima kehutanan. Puluhan perusahaan yang nantinya dimintai kesanggupannya menangani ruas jalan tersebut.

“Bahasanya itu diminta sumbangan, kontribusinya karena mereka juga (perusahaan, Red) yang ikut melintasi jalan tersebut. Kontribusi inikan bukan untuk pemerintah, tapi bagi masyarakat di sekitar perusahaan,” ucapnya.

Sistem pengumpulan dananya nanti akan diatur sendiri oleh perusahaan, hingga proses pelelangannya. Pemprov dalam hal ini ucap Rawing, hanya melakukan pengawasan melalui Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga jalan yang diperbaiki selesai sesuai ketentuan.

“Perusahaan sendiri yang menentukan lewat mana uangnya dikumpulkan, terutama GAPKI Kotim. Artinya perusahaan yang mengumpul dananya, sampai membangun jalan. Pemerintah hanya mengawasi,” katanya.

Pemprov Kalteng telah melakukan antisipasi agar penanganan ruas jalan ini tidak tersendat seperti penanganan ruas Jalan Sampit - Bagendang beberapa waktu lalu. Pemprov telah mencarikan bank garansi untuk mengeluarkan uang bagi perusahaan yang terlambat menyetor dana. Sehingga nantinya perusahaan yang berurusan dengan pihak bank khususnya soal pendanaan.

Pemprov telah menunjuk Bank Mandiri sebagai bank garansi yang dimaksud. Hal ini atas pertimbangan banyaknya perusahaan, khususnya di sektor perkebunan yang menggunakan nomor rekening Bank Mandiri.

“Begitu ada bank garansi, maka bank yang mengeluarkan uang. Perusahaan nantinya tinggal berurusan dengan bank yang ditunjuk. Jadi tidak ada lagi seperti di Sampit-Bagendang yang lambat penanganan karena alasan dana,” tegasnya. (sho/fm)