SAMPIT-Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Hero Harapanno sepakat agar Pemkab Kotim benar-benar memperhatikan tenaga guru honorer. Terutama mereka yang dibayar melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, gaji mereka masih sangat jauh berada di bawah standar.
“Memang sejak awal kita sudah ingatkan berapa jumlah guru honorer yang dibiayai dana BOS supaya bisa diinventarisasi. Dengan begitu, kita bisa ambil langkah dan kebijakan untuk bagaimana mereka ini bisa mendapatkan tambahan gaji dari APBD Kotim. Meskipun tidak sebesar mereka yang statusnya honorer di pemerintahan, “paparnya, kemarin.
Hero melanjutkan, jika dilihat dari beban kerja, honorer ini tidak kalah dengan guru status PNS. Sayangnya pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka. Parahnya lagi menurut Hero, guru honorer ini dalam sebulan ada yang hanya menerima gaji Rp500 ribu.
“Bahkan informasinya guru honorer BOS itu ada yang hanya dibayar Rp500 ribu saja. Kondisi demikian tentunya membuat kita semakin miris, kasihan,” ungkap Politikus Partai Demokrat Kotim ini.
Ditegaskannya, selama ini APBD Kotim memang sudah banyak dialokasikan untuk membiayai 2.671 tenaga honorer. Disitu terdiri dari tenaga medis, guru, tenaga teknis di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Dirinya pun berharap ke depanperekrutan tenaga honor jharus memprioritaskan mereka yang sudah berstatus honorer dari BOS.
Sebelumnya, Sekda Kotim Halikinnor berjanji meningkatkan kesejahteraan pegawai kontrak yang saat ini penghasilannya perlu diperbaiki agar bisa hidup lebih baik lagi.
Saat ini ada sekitar 2.671 pegawai kontrak yang tersebar di sejumlah SOPD Pemkab Kotim. Gaji yang diterima pegawai kontrak sekitar Rp 2,1 juta per bulan. Khusus pegawai kontrak di lingkup Dinas Pendidikan, ada dua jenis pegawai kontrak, yakni direkrut pemerintah daerah dan digaji menggunakan dana APBD. Ada pula yang direkrut oleh sekolah dan digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pegawai kontrak yang diangkat oleh sekolah dengan dana BOS hanya digaji berkisar Rp 300 ribu – Rp 500 ribu per bulan. Nasib mereka menjadi perhatian serius karena selama ini peran mereka cukup besar terhadap dunia pendidikan. Pemkab Kotim berupaya agar mereka yang berasal dari dana BOS tertutupi dari APBD Kotim.(ang/gus)
