NANGA BULIK – Pengalihan kewenangan pendidikan SMA/SMK ke pemerintah provinsi menyulitkan pemerintah kabupaten untuk menentukan kekurangan sarana dan prasarana.

Bupati Lamandau H Hendra Lesmana mengatakan, ada beberapa SMK yang sangat minim fasilitas, bahkan banyak kekurangan murid dan tenaga pengajar.

"Contohnya di SMKN 3 Bulik, belum ada listrik, fasilitas terbatas. Dibutuhkan asrama,  karena lokasinya cukup jauh dan muridnya banyak dari daerah kecamatan," terang Bupati Lamandau saat mendampingi anggota DPRD Kalteng yang melakukan kunjungan kerja (reses), Senin (3/12) tadi.

Sementara, anggota DPRD Kalteng Hj Prihati Titik Mulyani mengungkapkan hal krusial yang secepatnya harus dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Kalteng adalah pengadaan air bersih untuk asrama SMKN 1 Bulik. 

Karena selama ini murid menggunakan air kubangan yang tidak layak untuk Mandi, Cuci dan Kakus (MCK). Selain itu juga sarana prasarana di asrama SMKN 1 Bulik sudah sangat tidak layak.

"Asrama memang harus ada, karena muridnya banyak yang berasal dari luar kota Nanga Bulik, bahkan ada yang dari Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaan asrama memang harus dipertahankan," ucapnya.  

Titik juga mengharapkan Pemprov Kalteng dengan adanya pengalihan kewenangan ini harus konsen, tidak hanya pada kesejahteraan guru tapi juga kesejahteraan muridnya.

Selain itu, terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sekolah dipaksa harus siap melaksanakan 100 persen, tetapi di lapangan banyak sekolah yang masih menggelar UNBK dengan menumpang tempat, pinjam komputer, karena minimnya fasilitas.

"Setiap tahun ada anggaran untuk mendukung fasilitas sekolah. Di Kalteng ada 500 lebih SMA/SMK, dengan keterbatasan anggaran, maka alokasi dilakukan secara bertahap, " tandasnya. (mex/fm)