SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PANGKALANBUN

Jumat, 14 Desember 2018 09:59
Disdukcapil Waspada Pemalsuan KTP-el
KARTU KEPENDUDUKAN: Kadisdukcapil Lamandau menunjukkan contoh KTP-el yang tidak terpakai lagi, kartu dipotong salah satu sudutnya.( RIA M.ANGGREANI/RADAR SAMPIT)

NANGA BULIK – Kegaduhan dengan adanya temuan blangko KTP-el dalam karung yang tercecer membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) lebih waspada terhadap aksi pemalsuan dan penyalahgunaan.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin (13/12), Kepala Disdukcapil Kabupaten Lamandau Budi Prastowo mengaku bahwa pihaknya sejak awal sudah sangat tertib administrasi.

"Sesuai ketentuan, KTP- el yang sudah tidak terpakai hasil perubahan status, alamat, dan lainnya, akan ditarik, dan diganti yang baru. KTP yang sudah tidak terpakai tersebut akan langsung dipotong salah satu sudutnya," terangnya. 

Menurutnya, KTP-KTP yang sudah terpotong tersebut akan dipacking dan dibawa ke pusat, jika sudah terkumpul dalam jumlah cukup banyak. 

Pantauan koran ini, kemarin sudah ada sekitar 2.000-an blangko KTP-el yang telah dipotong dan dipacking, siap di kirim ke Jakarta.  

"Jumlah penduduk Lamandau relatif belum banyak, namun tetap kami antisipasi.  Dan semua pegawai telah diberi arahan agar penyalahgunaan KTP bisa dihindari.  Karena kits sadari, jelang pemilu seperti ini kesalahan atau keteledoran sedikit saja bisa berakibat fatal," imbuhnya.

Ditegaskan, bahwa KTP yang sudah dipotong salah satu sudutnya pada dasarnya sudah tidak berlaku lagi. Sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain.

Mencermati beberapa kejadian yang menimpa Dukcapil seperti OTT pungli, pemalsuan KTP-el di pasar pramuka, calo KTP-el, penjualan blangko di toko online, KTP-el dibuang di Pondok Kopi Jakarta.

Dirjen Dukcapil juga telah menginstruksikan kepada Disdukcapil di seluruh Indonesia untuk mengecek blangko baru, terpakai, rusak, serta sisanya agar dijaga dan diamankan.

Lalu, KTP-el yg sudah jadi tapi belum didistribusi agar segera distribusikan. Dan, KTP-el yang rusak untuk segera dipotong dan disimpan yang rapi, serta waspada pungli dan calo. (mex/fm)

 


BACA JUGA

Senin, 03 November 2025 16:11

DPRD Kobar Temui Menteri P2MI

PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi…

Sabtu, 01 November 2025 17:54

Temui Menteri P2MI, DPRD Bahas Perluasan Peluang Kerja Warga Kobar ke Luar Negeri

PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi…

Sabtu, 01 November 2025 10:42

Infrastruktur Pedesaan Butuh Perhatian Pemerintah

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Rabu, 29 Oktober 2025 13:21

DPRD Kobar Dorong Pemkab Perkuat Ketahanan Pangan

PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin…

Senin, 27 Oktober 2025 13:08

Fraksi Golkar Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Evaluasi Bagi Hasil Sawit

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Jumat, 24 Oktober 2025 17:11

Komisi C DPRD Kobar Apresiasi DLH Aktif Tangani Pengelolaan Sampah hingga ke Desa

PANGKALAN BUN – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Rabu, 22 Oktober 2025 11:06

Fraksi Nasdem dan Gerindra Minta Pemkab Segera Tertibkan Distribusi BBM

PANGKALAN BUN – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian…

Senin, 20 Oktober 2025 11:52

Fraksi Gerindra Desak Rehabilitasi Ruang Kelas di SMPN 2 Arsel

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Jumat, 17 Oktober 2025 11:52

Fraksi PAN-PKS Minta Pemkab Kobar Serius Tangani Anak Putus Sekolah

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai…

Rabu, 15 Oktober 2025 12:54

Fraksi Demokrasi Bangsa Desak Pemkab Kendalikan Harga Elpiji 3 Kg

PANGKALAN BUN – Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers